TEMPO.CO, Bandung—Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan sudah mengusulkan kepada Menteri Perhubungan agar pendanaan untuk biaya pembebasan lahan dalam pembangunan pelabuhan Patimban di Subang diberikan sekaligus.
“Saya minta ke Pak Menteri kalau ada pembebasan lahan mudah-mudhan tidak tanggung-tanggung. Sekaligus saja. Kalaupun nyeberang tahun, maksimal 2 tahun,” kata Aher di Bandung, Senin, 22 Mei 2017.
Baca: Pemerintah Siapkan Dana Pembebasan Lahan Pelabuhan Patimban
Aher, sapaan Ahmad Heryawan, mengaku sengaja meminta itu saat bertemu dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, saat melakukan toping-off pembangunan bandara Kertajati di Majalengka, Minggu, 21 Mei 2017 di Majalengka, Minggu, 21 Mei 2017.
“Pak Menteri kemarin meminta provinsi dan kabupaten Subang untuk mem-back-up sepenuhnya, sekuat tenaga, percepatan pembangunan pelabuhan. Kita sudah sangat siap,” kata Aher.
Baca: Begini Perencanaan Reklamasi Pelabuhan Patimban
Menurut Aher, dia merasa khawatir pembebasan lahan akan berlarut-larut karena masalah pendanaan. Ini akan merugikan kelangsungan proyek pembangunan pelabuhan Patimban tersebut.
“Kalau (pembebasan lahan) sampai 3 tahun, 4 tahun, aduh. Selain lama kemudian seringkali ada masuk angin di masyarakat, munculah riak-riak,” kata Aher.
Aher mengatakan penyelesaian pembebasan lahan lebih cepat akan memudahkan proses selanjutnya.
“Akan untung secara ekonomi. Kalau nyeberang sampai tahun ketiga, mungkin harga lahannya sudah berapa. Sepanjang yang dihadapi masih pemilih lahan, rakyat sendiri enggak masalah. Tapi kita khawatir tanah itu sudah digadaikan pada calo. Kita khawatir sudah dibayar duluan oleh para calo. Itu pengalaman kita,” kata Aher.
Aher mengklaim sosialisasi proyek pembangunan pelabuhan Patimban ini relatif lebih lancar ketimbang proyek nasional lainya di Jawa Barat.
“Sosialisasinya luar biasa. Kita mendapat kemudahan dibandingkan proyek-proyek lain. Kalau yang lain, selalu ada gejolak, tapi untuk Patimban, sangat lancar. Mungkin sepanjang saya jadi gubernur, ini yang paling lancar sosialisasinya,” kata Aher.
Aher mengatakan belum tahu kapan pembebasan lahan akan dimulai, termasuk pelaksanaan fisik pembangunan pelabuhan. “Kita menunggu pemerintah pusat,” kata Aher. “Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, Pak Menteri sudah bisa menjelaskan rangkaian perencanaan mulai dari pelaksanaan sampai penyelesaian pembangunan Patimban.”
Sebelumnya, Wakil Bupati Subang, Imas Ayumningsih, mengatakan lahan pendukung untuk pembangunan pelabuhan Patimban di wilayah ini terbilang bukan lahan produktif.
“Kebanyakan tambak. Ada sawah tapi bukan di lahan irigasi teknis,” kata dia di Bandung, Jumat, 21 April 2017.
Imas mengatakan, mayoritas lahan yang ditetapkan sebagai lahan penunjang pelabuhan Patimban itu tanah negara. “Banyaknya tanah negara. Hanya petani sudah lama menggarapnya. Ada yang tanah milik sendiri, ada yang punya sertifikat, ada yang baru punya SPT (Surat Penunjukan Tanah). Tapi semua enggak masalah,” kata dia.
Imas mengklaim tidak ada penolakan warga yang menghuni areal yang sudah ditetapkan sebagai lokasi penunjang Pelabuhan Patimban. “Masyarakat tidak keberatan untuk dibebaskan atau mereka lepas dan dibayar. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung,” kata Imas.
Imas mengatakan, lokasi Pelabuhan Patimban yang akan dibebaskan itu nantinya diperuntukkan untuk fasiltias penunjang pelabuhan hingga kawasan industri. “Di situ tidak mungkin hanya pelabuhan saja. Sudah pasti ada gudang-gudang, hotel atau apa. Dalam RTRW itu nanti ada yang untuk perdagangan mana untuk industri,” kata Imas.
Menurut Imas, posisi pelabuhan sendiri akan berada di lahan reklamasi yang berada di laut sejauh sekitar 1 kilometer dari bibir pantai.
Tanah reklamasi itu akan diambil dari pasir laut di sekitarnya. “Patimban ini dangkal, jadi uruknya itu ngambil dari laut supaya dalam. Dari sana, reklamasi itu oleh pasir laut,” kata dia.
AHMAD FIKRI
