Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hidayat Nur Wahid Dorong Generasi Muda Terjun ke Politik

image-gnews
Hidayat Nur Wahid Kecam Sikap Militer Mesir
Hidayat Nur Wahid Kecam Sikap Militer Mesir
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Hidayat Nur Wahid mendorong generasi muda Indonesia mempelajari ilmu politik dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hidayat menuturkan, banyak pertanyaan di benak generasi muda Indonesia, khususnya generasi muda Islam ihwal perlu tidaknya berkiprah di dunia politik. Pada saat yang sama, sebagian besar masyarakat memandang dunia politik itu kotor. "Faktanya, banyak pelaku korupsi berasal dari kalangan politik," kata Hidayat Nur Wahid pada Seminar Nasional "Bolehkah Berpolitik" di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) di Jakarta, Sabtu 20 Mei 2017. (Baca: Hidayat NW: Penghapusan Penistaan Agama Bisa Suburkan Komunisme)

Menurut Hidayat, banyak juga generasi muda yang khawatir akan terjabak pusaran arus dan tenggelam dalam kotornya dunia politik. Politik menjadi kotor, kata dia, karena yang mengotori adalah orang-orang yang memiliki niat buruk berkiprah di dunia politik.

"Dunia politik nasional saat ini menjadi pintu masuk untuk menjadi penyelenggara negara dan menduduki jabatan publik, sehingga orang-orang dari berbagai latar belakang berkiprah di dunia politik," tutur Hidayat.

Hidayat melanjutkan, berkiprah di dunia politik dengan niat yang baik, dapat membuat kebijakan yang mensejahterakan rakyat dengan prinsip keadilan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, dalam catatan sejarah umat Islam berkiprah dalam pergerakan dunia politik Indonesia, bahkan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. (Baca: Wakil Ketua MPR Sarankan RUU KPK Dicabut Saja dari Prolegnas)

"Intinya generasi muda wajib berpolitik, baik melalui jalur kampus seperti tergabung dalam kepengurusan BEM atau lainnya," tutur Hidayat. Berpolitik, ujar dia, bisa di jalanan dengan mengungkapkan ekspresi dari aspirasi masyarakat.  Berpolitik juga bisa di jalur formal di parlemen baik daerah maupun pusat.

Menyikapi pandangan masyarakat bahwa dunia politik itu kotor, Hidayat menjelaskan, mestinya generasi Islam dan umat Islam bangkit dan mengoreksi anggapan masyarakat yang negatif terhadap politik dan kemudian mengubahnya menjadi positif. Kalau masyarakat terus beranggapan politik itu kotor, kata dia, maka selamanya generasi muda Indonesia yang berkualitas tidak akan berpolitik. Lantas, ujar Hidayat, politik kotor itu akan terus menghasilkan produk-produk kotor.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Politik yang kotor akan menghasilkan praktik korupsi, penyelewengan amanah jabatan, kerusakan lingkungan, dekadensi moral dan lainnya. Apakah kita terima kondisi ini, tentunya tidak," kata Hidayat Nur Wahid. (Baca: Hidayat PKS: LGBT Jangan Dikriminalisasi, tapi Disembuhkan)

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

10 menit lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


DPR Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas

14 menit lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
DPR Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

6 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

7 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

18 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

22 jam lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

23 jam lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

1 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.


DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi

3 hari lalu

Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melakukan aksi teatrikal terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KemenLHK) Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023. Mereka mendesak pemerintah menindak perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2023 sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luasan terbakar seluas 642.099,73 hektar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi

UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah berusia 34 tahun menjadi alasan dilakukan revisi.