INFO NASIONAL - Rapor akuntabilitas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meningkat pesat dari 53,98 pada 2015 menjadi 60,95 di 2016. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Didid Noordiatmoko.
"Artinya, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi semakin membaik. Jika tahun sebelumnya kami tidak bisa me-list kembali kinerja ini menggunakan anggaran yang mana atau kalau uangnya dihabiskan sekian kinerjanya apa," ujarnya.
Baca Juga:
Didin menuturkan, walaupun belum mencapai angka sempurna, arah kinerja sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). "Tentu lebih membaik meskipun beberapa perbaikan harus tetap dilakukan," ucapnya.
Selain itu, evaluasi terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi meningkat cukup signifikan, dari sebelumnya 50,60 pada 2015 menjadi 63,79 di 2016. Selain itu, menurutnya, persepsi positif masyarakat terhadap Kementerian Desa juga meningkat.
"Sudah memperbaiki integritas. Jadi reformasi bukan semata-mata untuk menyusun berbagai dokumen. Namun bagaimana perubahan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan. Arahnya ke sana, kinerja ini terkait dengan bagaimana kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik," tuturnya.
Baca Juga:
Didid menjelaskan, tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN-RB berkaitan dengan tiga hal, yakni mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik. "Arahnya hanya tiga itu. Dengan demikian, apa pun yang dilakukan harus mengarah pada tiga hal itu," katanya.
Terkait dengan hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo merasa bangga dan terharu atas kerja keras semua pihak, terutama kementerian. "Walaupun belum sempurna, tapi bisa berubah. Tugas yang diemban kementerian adalah untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia agar hidup masyarakat menjadi lebih baik," ujarnya. (*)
