Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hardiknas, Pemantau Pendidikan Indonesia Catat 7 Masalah Krusial

image-gnews
(Foto ilustrasi)Purwakarta Tampung Semua Siswa Baru di Sekolah NegeriPada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2015- 2016, ada pemberian jaminan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kepada calon siswa baru yang akan masuk sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama negeri. [TEMPO/STR/Budi Purwanto; BPW2014120108]      (Komunika Online)
(Foto ilustrasi)Purwakarta Tampung Semua Siswa Baru di Sekolah NegeriPada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2015- 2016, ada pemberian jaminan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kepada calon siswa baru yang akan masuk sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama negeri. [TEMPO/STR/Budi Purwanto; BPW2014120108] (Komunika Online)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Di Hari Pendidikan Nasional, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyampaikan bahwa masih ada celah dari agenda prioritas bidang pendidikan Presiden Joko Widodo selama masa kepemimpinannya. JPPI mencatat setidaknya ada tujuh masalah pendidikan yang harus segera diselesaikan.

“Tujuh hal tersebut harus diselesaikan oleh pemerintah demi mewujudkan nawacita bidang pendidikan,” ujar Koordinator Nasional JPPI, A. Ubaid Matraji, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 2 Mei 2017.

Baca: Hardiknas, Dirjen Dikti Sayangkan Mogok Kerja di UPN Yogyakarta

Pertama, JPPI menilai nasib program wajib belajar (wajar) 12 tahun ini masih di persimpangan jalan. Pasalnya, tidak-adanya payung hukum dalam pembahasannya. Padahal, JPPI telah mengikuti perbincangan soal realisasi wajar 12 tahun ini mengemuka sejak awal pemerintahan Jokowi hingga 2015.

Setelah itu, tidak ada lagi perbincangan dan langkah untuk mewujudkan hal tersebut sepanjang 2016-2017. Menurut JPPI seharusnya undang-undang sistem pendidikan nasional harus diamandemen, khususnya pasal terkait wajar sembilan tahun, diubah menjadi 12 tahun.

Kedua, JPPI masih mencatat adanya kenaikan angka putus sekolah dari sekolah menengah pertama (SMP) ke jenjang sekolah menengah atas (SMA). JPPI menilai masalah tersebut dipicu karena maraknya pungutan liar di SMA. Banyak sekolah di kabupaten atau kota yang dulu sudah gratis, tapi kini malah membolehkan sekolah untuk menarik iuran dan SPP.

“Alih wewenang pengelolaan jenjang sekolah menengah ini tidak menjawab kebutuhan wajar 12 tahun, tapi hanya peralihan wewenang yang justru menimbulkan masalah baru,” kata Ubaid.

Baca: Hardiknas, Kemendikbud Siap Lakukan Reformasi Pendidikan Nasional

Ketiga, JPPI mendesak pendidikan agama di sekolah untuk dievaluasi dan dibenahi. Berdasarkan penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakartapada 2016, sebagian besar guru agama Islam mendukung organisasi-organisasi yang memperjuangkan syariat Islam.

“Ini cara pandang yang berbahaya bagi keutuhan NKRI. Jika dibiarkan, benih-benih intoleran dan sikap keagamaan yang radikal akan tumbuh subur di sekolah,” kata Ubaid.

Keempat, Ubaid menilai pengakuan atas pendidikan pesantren dan madrasah (diniyah), kini perannya termarginalkan karena tidak sejalan dengan kurikulum nasional. Hal tersebut dinilai bisa menyuburkan kekerasan atas nama agama, suku, ras, dan benih-benih radikalisme. Sementara itu, pendidikan agama di sekolah tidaklah cukup memadai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Pendidikan agama tidak bisa dilakukan secara instan di sekolah. Jadi, sekolah perlu bersinergi dengan lembaga pesantren dan madrasah diniyah untuk memberikan pemahaman agama yang komprehensif (tafaqquh fiddin), yang bervisi rahmatan lil alamin,” kata Ubaid.

Baca: Hardiknas, Menteri Yohana Bicara Soal Peran Perempuan

Kelima, JPPI mendorong agar pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran dan tepat waktu. Menurut dia, angka putus sekolah didominasi oleh kedua kelompok miskin dan kebutuhan khusus. JPPI juga menilai pendistribusian bantuan masih dianggap lambat, tidak akurat, dan banyak ditemukan penyelewengan dana.

“Khusus untuk kelompok difabel, mereka terkendala susahnya menemukan sekolah inklusi. Akhirnya, mereka harus bersekolah dengan teman yang senasib, dan semakin menjadikannya tereksklusi dari realitas sosial,” ujar Ubaid.

Keenam, JPPI masih menemukan kekerasan dan pungutan liar di sekolah yang masih merajalela. Adapun modus kekerasan dinilai sudah sangat rumit untuk diurai. Adapun pelakunya disinyalir bisa dari berbagai komponen, seperti wali murid, guru, dan siswa. Mereka bisa menjadi korban atau pelaku sekaligus.

“Di sisi lain, fakta pungutan liar seakan tidak dapat dikendalikan, terutama terjadi di sekolah negeri yang harusnya bebas pungutan dan juga terjadi di jenjang sekolah menengah,” ujar Ubaid.

Terakhir, masih ada ketidaksesuaian (mismatch) antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. JPPI mencatat ada lebih dari 7 juta angkatan kerja yang belum mempunyai pekerjaan.

Sementara itu, di saat yang sama, dunia usaha mengalami kesulitan untuk merekrut tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan siap pakai. “Untuk itu, perbaikan dan penyempurnaan kurikulum di sekolah juga harus mampu menjawab masalah ini,” ujar Ubaid.

LARISSA HUDA

Video Terkait:
Hardiknas, Belasan Tahun Jadi Guru Honorer Sucendi Harapkan Perubahan
Hardiknas, Koalisi Pendidikan Tagih Janji Gubernur Aher

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

14 menit lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

59 menit lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

2 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

2 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

2 jam lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

3 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

3 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

3 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

4 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi


Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

4 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.