Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Biaya Pemilu Serentak Naik 200 Persen, Tjahjo: Tak Ada Efisiensi  

image-gnews
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah rapat pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 13 Februari 2017. Tempo/Arkhelaus
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah rapat pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 13 Februari 2017. Tempo/Arkhelaus
Iklan

TEMPO.COJakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemilihan umum serentak bukannya irit anggaran, tapi membengkak hingga 200 persen. Hal tersebut disampaikan Tjahjo seusai menjadi keynote speaker dalam seminar nasional Asosiasi Ilmu Politik XXVII tentang Pemilihan Umum Serentak 2019 di Universitas Gadjah Mada, Kamis, 27 April 2017.

"Bayangan saya jadi menteri pertama, pilkada serentak 2015 akan hemat. Tapi mohon maaf, ternyata lebih membengkak hampir 200 persen," kata Tjahjo, Kamis.

Baca: DPR Minta KPU Mengevaluasi Lagi Anggaran Pilkada Serentak 2018 

Alasan Komisi Pemilihan Umun, kata dia, harga pembelian logistik selama lima tahun pasti meningkat. Namun juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Kalau dulu kendaraan operasional bisa pinjam pemerintah daerah, kini beli mobil. 

"Efisiensinya tidak ada," katanya. 

Sama halnya dengan pemilihan umum kepala daerah serentak pada 2017. Dana yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum juga membengkak sama jika tiap hari ada pemilihan kepala daerah. 

"Kami ingin bagaimana pemilihan umum serentak efisien. Memang ukuran suskesnya kegiatan politik tidak bisa dinilai dengan uang, biaya politik itu besar sekali," kata Tjahjo.

Ia juga mencontohkan jika calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat saja biayanya hingga miliaran rupiah. Apalagi biaya pemilihan umum yang mencapai triliunan rupiah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yang paling penting, kata dia, partisipasi masyarakat, tidak ada politik uang, jaminan kebebasan menyampaikan sikap, dan etika. Jika pemilihan umum bisa serentak, kata dia, bisa membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dengan daerah.

Baca: Menteri Tjahjo Minta Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 

Hasyim Asy'ari, anggota Komisi Pemilihan Umum, menyatakan, dalam tata kelola pemilu 2019, ada dua topik yang berpengaruh terhadap perencanaan operasional KPU sebagai penyelenggara. Kedua topik tersebut adalah tentang sistem pemilu yang akan diterapkan dan kejelasan tentang yang dimaksud dengan keserentakan pemilu. 

"Efektivitas sistem pemilu diukur dari apakah sistem itu mampu menghasilkan sistem politik yang stabil atau tidak," katanya.

Ihwal pemilu serentak, ada dua varian, yaitu pemilu serentak untuk memilih sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, DPRD Provinsi/kota/kabupaten, presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakilnya, serta bupati/wali kota dan wakil. Pemilu serentak ini disebut pemilu tujuh kotak. 

Kedua, pemilu serentak nasional dan daerah. Pemilu serentak nasional adalah memilih anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden. Pemilu serentak daerah adalah memilih anggota DPRD provinsi/kota/kabupaten, gubernur dan wakilnya, serta wali kota/bupati dan wakilnya.

MUH. SYAIFULLAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

15 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali


AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

21 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.


Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

29 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan


Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

31 hari lalu

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.


Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

35 hari lalu

Terdakwa mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekjen Kemendagri, Dudy Jocom menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018. Dudy Jocom diperiksa untuk pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp 127,8 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan


Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

50 hari lalu

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia


Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.


Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (kedua kanan) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (kedua kiri), Saan Mustopa (kanan), dan Syamsurizal (kiri) saat memimpin rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.


Taliban Minta Masyarakat Internasional Bersabar soal Pendidikan Perempuan di Afghanistan

5 September 2023

Suasana ruang kelas di Universitas Avicenna setelah Afghanistan jatuh ke tangan Taliban di Kabul, Afghanistan, 6 September 2021. Terjadi perbedaan kondisi kelas universitas di bawah pemerintahan Taliban, yaitu dengan memberikan tirai sebagai sekat untuk memisahkan tempat duduk mahasiswa laki-laki dan perempuan. Social media handout/via REUTERS.
Taliban Minta Masyarakat Internasional Bersabar soal Pendidikan Perempuan di Afghanistan

Taliban mendesak agar masyarakat internasional bersabar terkait pendidikan untuk anak perempuan di Afghanistan


Inilah 10 Profil Pj Gubernur yang akan Dilantik Presiden Jokowi

5 September 2023

PJ Gubernur DKI Heru Budi menerima penghargaan sebagai pemenang Tim Pengendali Inflasi Daerah oleh Presiden Joko Widodo saat Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 31 Agustus 2023. TEMPO/Subekti.
Inilah 10 Profil Pj Gubernur yang akan Dilantik Presiden Jokowi

Jokowi menunjuk 10 penjabat atau Pj gubernur untuk menggantikan para gubernur yang habis masa jabatannya per 5 September 2023. Berikut profil mereka.