TEMPO.CO, Tuban - Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Tuban, Jawa Timur, mengusulkan agar digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Hal itu terkait status pencekalan ke luar negeri atas Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, dalam dugaan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). "Lebih baik digelar Munaslub, untuk selamatkan partai,” ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu Daerah Pemilihan IX Partai Golkar, Rudi Haryanto pada Tempo, Rabu 2 April 2017.
Alasannya, lanjut Rudi, dengan digelarnya Munaslub, tentu akan ada penilaian positif dari masyarakat. Artinya, Golkar juga punya sikap atas anggota-anggotanya, yang ada masalah. Makanya, dengan digelar Munaslub, akan menyelamatkan Partai Golkar dari kehancuran.” Gelar Munaslub, jika partai tidak hancur,” kata Wakil Ketua DPRD Tuban ini.
Baca juga: Setya Novanto Dicekal, Kalla Sarankan Golkar Gelar Munas
Menurut Rudi, ada sejumlah nama-nama yang punya kapasitas dan kapabilitas yang patut dimunculkan. Misalnya, untuk tokoh senior ada nama seperti Agung Laksono dan juga dari tokoh muda seperti Ade Komarudin. Dan masih banyak nama-nama lain yang berpotensi dan itu tidak sulit didapat di Partai Golkar.
Makanya, lanjut Rudi, pihaknya meminta secepatnya Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, menggelar Munaslub. Semakin cepat digelar Munaslub, maka langkah partai akan semakin positif. Mengingat, bahwa kader-kader di daerah di Tanah Air, sepertinya punya sikap yang sama.”Lebih cepat lebih baik,”tandasnya.
Ketua Partai Golkar Bojonegoro, Mitroatin, justru berkomentar sebaliknya. Dia berharap Setya Novanto, tidak jadi tersangka. Alasannya, kader seperti Ketua Umum Golkar sekarang ini, rajin turun ke bawah. ”Kita berharap terbaik untuk Pak Setya,” katanya pada Tempo, Rabu 27 April 2017. Sebagai catatan, Setya Novanto datang ke Bojonegoro sebagai Ketua DPP Partai Golkar, dalam rangka pelantikan pengurus DPD Bojonegoro periode 2016-2022, pada 19 Maret 2017.
Sebelumnya KPK mencegah Setya Novanto bepergian keluar negeri membuat internal partai berlambang beringin itu bergejolak. Setya dicegah karena terkait dengan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
SUJATMIKO
