TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota, Nirwono Joga, mengatakan pemerintah harus menjelaskan lebih dulu urgensi pemindahan ibu kota dari Jakarta. Wacana pemindahan ibu kota dilontarkan Presiden Joko Widodo. Jokowi ingin ibu kota dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Mamuju, Sulawesi Barat, sebagai lokasi yang cocok dijadikan ibu kota.
Baca: Jokowi Ingin Ibu Kota Dipindah ke Palangkaraya, JK Pilih Mamuju
Menurut Nirwono, ada banyak sekali aspek yang harus diperhatikan dalam memindahkan ibu kota sehingga perlu dijelaskan. "Mau dipindahkan karena ancaman bencana atau karena ada teroris, semua itu harus dijelaskan dan kapan akan dilakukan," katanya kepada Tempo saat dihubungi pada Rabu, 26 April 2017.
Nirwono menuturkan pemindahan tersebut akan membuat masyarakat berebut agar ibu kota negara dipindahkan ke daerah-daerah mereka. Dia mengkhawatirkan hal ini akan menjadi perdebatan di tengah sensitivitas antarmasyarakat yang sedang tinggi. "Orang Sumatera pasti ingin dipindahkan ke Sumatera, orang Sulawesi juga begitu, orang Kalimantan juga meminta hal yang sama," ucapnya.
Menurut Nirwono, pemerintah juga harus menjelaskan apakah yang akan dipindahkan hanyalah pusat pemerintahan atau beserta pusat perekonomian. Dia melihat penjelasan akan tujuan pemindahan ibu kota harus dijelaskan karena sesuai dengan kriteria di dunia internasional.
Baca: Jusuf Kalla Sebut 2 Alasan Pemindahan Ibu Kota Tidak Gampang
Setidaknya, ada lima kriteria ibu kota di dunia internasional. Pertama, apa tujuan suatu tempat dijadikan ibu kota. Dia mencontohkan pemindahan ibu kota Australia dari Melbourne ke Canberra, yang letaknya berada di tengah antara Melbourne dan Sydney.
Nirwono mengungkapkan pemindahan tersebut dimulai dari tanah yang kosong, sedangkan Palangkaraya ataupun Mamuju merupakan kota yang sudah ada dan hanya tinggal ditingkatkan. "Kalau Palangkaraya, saat era Presiden Soekarno memang tanah kosong," tuturnya.
Kriteria kedua adalah pemilihan lokasi yang pas. Alasannya, pemilihan lokasi terkait dengan biaya pembangunan ibu kota baru. Semakin dekat dengan Jakarta, kata Norwono, maka biaya pembangunan semakin kecil. "Di luar Jawa, biaya akan membengkak, dari biaya konstruksi dan lain-lain," ujarnya.
Baca: Palangkaraya Jadi Ibu Kota: Dari Bung Karno Hingga Jokowi
Kriteria ketiga adalah lokasi ibu kota harus bebas dari ancaman banjir dan bencana alam lain. Palangkaraya, kata Nirwono, sudah tak cocok lagi karena di sana pernah banjir, dan kalau ada kebakaran hutan, daerah itu juga terdampak asap.
Berikutnya adalah ibu kota baru harus terintegrasi dengan jaringan infrastruktur yang ada di sekitarnya. Terakhir, kapasitas daya dukung lingkungan di lokasi calon ibu kota baru. Daya dukung ini berkaitan dengan kondisi air dan pangan di daerah itu. "Kota itu jangan sampai penduduknya melebihi kondisi daya dukung lingkungannya," tuturnya.
DIKO OKTARA
