TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak program studi Dokter Layanan Primer (DLP) yang diundangkan pemerintah. "Perbedaan yang sifatnya minor, didekati melalui continuing profesional education," kata anggota dewan pakar, Abdul Razak Thaha di kantor IDI, Jalan Samratulangi, Menteng, Jumat 21 April 2017.
Razak berpendapat pendidikan dokter umum sudah memenuhi seluruh persyaratan yang diharapkan dalam program DLP. Mulai dari pemecahan masalah, hingga pendekatan secara individual, keluarga, dan maupun komunitas.
Baca juga:
Senin, IDI Gelar Unjuk Rasa Secara Nasional di Monas
Alasan Ribuan Dokter Demo Menolak Program DLP Pemerintah
Menurut Razak, seharusnya pemerintah fokus dahulu dalam memperbaiki kualitas dokter umum yang masih banyak masalah di hulu, ketimbang ngurus perbaikan di hilir.
"Jadi, konsentrasi saja dulu lah," katanya.
Hal sama dikatakan anggota Dewan Pakar IDI, Gunawan, yang meminta agar pemerintah menunda pelaksanaan DLP. Karena jika ini tetap berlanjut dikhawatirkan akan ada dampak keributan di lapangan. "Yang dirugikan nanti masyarakat," kata Gunawan.
Pada tahun 2016, jumlah fakultas kedokteran di Indonesia mencapai 83 fakultas, terdiri dari 35 fakultas kedokteran di perguruan tinggi negeri (3 fakultas kedokteran di bawah Kementerian Agama) dan 46 fakultas kedokteran di perguruan tinggi swasta.
Berdasarkan World Health Organization (WHO), standar perbandingan jumlah dokter dengan penduduk adalah 40 dokter, berbanding 100 ribu penduduk.
Berdasarkan data tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 255.461.700 jiwa. Sedang jumlah dokter dari data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per 10 Febuari 2017 ada sekitar 149.479 dokter. Terdiri dari 116.935 dokter dan 32.544 dokter spesialis.
ALBERT ADIOS GINTINGS
