Wapres AS: Indonesia Inspirasi Dunia karena Kerukunan Beragama  

Jum'at, 21 April 2017 | 20:09 WIB
Wapres AS: Indonesia Inspirasi Dunia karena Kerukunan Beragama  
Wakil Presiden Amerika Serikat Michael R Pence (kiri) berbincang dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar ketika mengunjungi Masjid Istiqlal di Jakarta, 20 April 2017. Michael R Pence melakukan pertemuan dengan lintas agama serta sejumlah tokoh Indonesia saat mengunjungi Masjid Istiqlal. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan kerukunan umat beragama di Indonesia dipuji Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Richard Pence. Negeri Paman Sam pun berniat mendorong pluralisme dan kehidupan demokrasi di Indonesia lewat penguatan kerja sama strategis.

”Indonesia dan AS sama-sama negara demokrasi besar. Mike (Michael) Pence menyampaikan bahwa Indonesia itu inspirasi dunia, karena ada kerukunan beragama di tengah kemajemukan,” kata Arrmanatha di Gedung Kemlu, Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat, 21 April 2017.

Baca juga: Indonesia-Amerika Serikat Sepakati Kerja Sama Bisnis Senilai US$ 10 Miliar

Kunjungan Pence ke Indonesia, ujar dia, menunjukkan kuatnya hubungan antara Indonesia dan pemerintahan baru AS yang dipimpin Donald Trump. “Dari sini terlihat sebuah kesiapan dan komitmen AS untuk menjalan kerja sama yang baik.”

Pujian Pence mengenai keberagaman dan demokrasi di Indonesia bukan tanpa bukti. Keberhasilan pemerintah RI melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak 2017, misalnya, menunjukkan capaian tersendiri.

”Penekanan kita adalah bagaimana pilkada kemarin yang sukses dan damai, menunjukkan kebangsaan, toleransi dan keberagaman yang sangat kokoh,” tutur Arrmanatha.

Arrmanatha tak menutup kemungkinan bahwa isu mengenai sistem berdemokrasi di Indonesia, yang notabene dipuji pihak asing, akan dibawa ke Universal Periodic Review (UPR). Kegiatan yang merupakan evaluasi mengenai promosi dan proteksi hak asasi manusia itu akan diadakan diadakan oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 3-5 Mei 2017 di Jenewa, Swiss.

Indonesia akan menjadi salah satu dari 14 negara yang akan melaporkan evaluasinya di depan anggota PBB lainnya. Dengan pelaporan UPR, kata Arrmanatha, pemerintah bisa menunjukkan komitmen dan keterbukaan terkait kemajuan HAM di Indonesia.

YOHANES PASKALIS




Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan