TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat meminta semua personel keamanan, termasuk TNI yang tengah mengamankan pelaksanaan pilkada DKI, bertugas dengan profesional untuk memberikan rasa aman serta nyaman kepada masyarakat dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
“Tugas personel TNI dan Polri adalah menjamin keamanan warga Jakarta yang akan melakukan pencoblosan di masing-masing TPS. Jangan sampai terulang premanisme di sekitar TPS,” ujar Ketua Komisi Pertahanan DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 April 2017.
Baca:
Pilkada DKI, Polda Jawa Timur Tetapkan Siaga Satu
Menjelang Pencoblosan, Polisi Mulai Menyisir Ibu Kota
Kharis menuturkan hak memilih warga DKI dijamin konstitusi, sehingga negara harus hadir memberikan rasa aman dan damai saat pelaksanaan pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
Dia pun mengapresiasi langkah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang memerintahkan semua personel TNI melaksanakan tugas dengan profesional, terukur, serta sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
“Laksanakan tugasmu, pelajari betul prosedur dan aturan, jangan ragu. Apa pun akibatnya, yang terpenting Jakarta aman, tertib, dan damai,” kata Gatot pada apel siaga pengamanan pilkada DKI, Selasa, 18 April 2017.
Baca Juga:
Gatot berharap pengamanan pilkada DKI dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam pengamanan pilkada DKI kali ini, terdapat 62 ribu personel dari TNI, Polri, dan satuan perlindungan masyarakat (linmas).
GHOIDA RAHMAH
Simak: Quick Count Pilkada DKI Putaran Kedua
