TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat tak terpengaruh provokasi yang muncul di masa tenang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 putaran kedua. Dia pun memastikan pemerintah mengupayakan pengamanan terbaik untuk pemungutan suara pada 19 April mendatang.
"Panglima TNI, Kapala Polri, dan Badan Intelejen Negara (BIN) sudah melakukan koordinasi yang sangat ketat, sehingga hal yang kita anggap akan mengganggu pilkada serentak putaran kedua dapat dieliminasi atau dinetralisir," ujar Wiranto dikutip dari siaran pers Kemenkopolhukam, Senin, 17 April 2017.
Baca juga:
Kapolri Larang Pengerahan Massa dalam Pilkada DKI
Wiranto menjamin proses pemungutan suara putaran kedua tersebut nihil intimidasi. Aparat keamanan, menurut dia telah melakukan persiapan yang prima untuk menjaga hak pilih rakyat.
"Tugas negara kan melindungi warga negara, bagaimana (agar) aparat keamanan dapat membangun suasana kondusif, bagaimana para pemilih dapat memilih dengan tenang tanpa intimidasi. Biarkan mereka (warga DKI) memilih dengan bebas," ujar Wiranto.
Dia meminta masyarakat menggunakan hak suara yang ada, dan tak menjadi golongan putih (golput). “Karena ini kewajiban warga negara Indonesia untuk memilih pemimpin," kata dia.
Baca pula:
Kapolri Minta Kapolda Keluarkan Maklumat, Larang Mobilisasi Massa
Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun angkat bicara soal pengamanan hari pemungutan suara, usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Wiranto, Senin pagi tadi. Tito berujar ada lebih dari 65 ribu personel polisi yang akan diturunkan ke lapangan.
"Yang terdiri dari Polri, TNI, Pemerintah Daerah, dan Lintas Masyarakat (limnas). Polri dan TNI sendiri jumlahnya lebih dari 30 ribu, itu sudah cukup baik di TPS maupun kekuatan stand by," ucap Tito.
Dia mengaku telah menginstruksikan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan untuk mengeluarkan maklumat yang melarang massa dari luar DKI masuk ke Jakarta untuk tujuan politik.
"Saya meminta pada seluruh Kapolda di Jawa, Lampung, beberapa tempat di Sumatera menindaklanjuti (maklumat) Kapolda Metro Jaya dalam rangka pilkada, maka gunakan diskresi (kewenangan). Amankan dan periksa mereka, mau kemana dan dalam rangka apa," ujar Tito Karnavian yang juga sempat menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tersebut.
YOHANES PASKALIS
