Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gerindra Rapat Koordinasi Bahas Pilkada dan Pencalonan Presiden

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri rapat koordinasi nasional partainya di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, 16 April 2017. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri rapat koordinasi nasional partainya di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, 16 April 2017. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra menggelar rapat koordinasi nasional di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Ahad, 16 April 2017.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan rapat ini adalah kegiatan konsolidasi untuk menghadapi 2019, termasuk verifikasi partai politik. "Sehingga kami merapatkan barisan menyamakan persepsi bahwa proses verifikasi itu sangat berat sehingga kita perlu ada kesamaan pandangan tentang verifikasi menghadapi 2019," kata Ahmad Muzani seusai acara rapat berakhir, wartawan tidak diperkenankan masuk ke dalam gedung utama.
Baca : Soal Politik Uang, Prabowo: Rakyat Kita Enggak Bodohlah

Dia mengatakan semua pengurus, juga anggota dewan pimpinan cabang, dewan pimpinan daerah, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Gerindra, siap untuk melakukan verifikasi partai politik Gerindra.

"Kami juga ingin konsolidasi agar momentum 2019 kami persiapkan lebih matang, lebih kuat, dan lebih siap," katanya. Menurut dia, rapat ini menyamakan pandangan kader bahwa momentum di tahun 2019 tidak boleh dilewatkan oleh Gerindra. "Karena momentum itu sangat besar dan semua DPC, DPD, menyatakan kesiapannya untuk itu."

Dari luar ruangan rapat akbar itu, terdengar suara-suara tentang dukungan kepada Prabowo Subianto untuk menjadi presiden di tahun 2019. Begitu pula ketika Prabowo keluar meninggalkan tempat acara, para kader berteriak "Prabowo Presiden untuk 2019."

Menurut Muzani, dalam rapat itu juga dibahas mengenai Pilkada DKI Jakarta. "Semua berharap bahwa proses demokrasi harus dijalankan secara jujur dan fair. Demokrasi harus dijaga kesuciannya, sehingga pelanggaran potensi-potensi kecurangan semua harus ditiadakan. Kita semua ingin mengamankan itu," katanya.

Dia menjelaskan, dalam rapat juga membahas tentang ajakan menjaga persatuan dan kesatuan dalam suasana keragaman, perbedaan, dan kebhinnekaan. "Kami Gerindra ingin menjadi pengawal itu semua," ujarnya. Caranya, kata dia, kader harus menghormati proses pemilu jangan ada intimidasi, jangan ada kekuasaan yang digunakan, termasuk money poltik dan bagi-bagi sembako.

Simak pula : Ricuh Tablig Akbar, Massa HTI dan Banser GP Ansor Bentrok di Makassar

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Muzani, Prabowo juga berpesan kepada para kader agar tetap menjaga suasana kerukunan, keakraban, dan harmoni. "Karena ini adalah sesuatu yg sudah terjalin dalam kehidupan kita bersama dan kita tidak boleh terprovokasi, adu domba, dan sebagainya," katanya.

Prabowo yang keluar gedung belakangan sempat menjawab beberapa pertanyaan wartawan. Dia mengatakan rapat ini memberi persamaan persepsi, persamaan frekuensi di antara semua anggota supaya selalu dalam koridor, supaya tegar, dan semangat. "Selalu memberi kebaikan dan kesejukan," kata dia.

Soal persiapan pilkada DKI Jakarta, dia yakin berjalan lancar, damai, serta semua pihak arif dan tidak terprovokasi. "Demokrasi sangat-sangat penting, demokrasi itu akan memberi yang terbaik untuk rakyat."

REZKI ALVIONITASARI

Simak: Quick Count Pilkada DKI Putaran 2

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

4 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.


8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

6 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?


Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

7 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan para jajaran menunjukkan berita acara saat membacakan pemenang Pemilu 2024 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU mengumumkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dengan jumlah 96.214.691 suara, sementara pasangan nomor urut 1 Anies-Cak Imin mendapat 40.971.906 suara dan Pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud 27.040.878. TEMPO/Febri Angga Palguna
Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.


MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

8 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjawab pertanyaan awak media di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakaarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani
MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,


MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

8 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), memimpin jalannya sidang dengan agenda pembacaan putusan uji formil aturan syarat usia capres dan cawapres di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. MK menolak permohonan yang diajukan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar. MK menolak gugatan uji formil terkait putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

9 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum

14 hari lalu

Adnan Topan Husodo. linkedln.com
Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum

Dorongan parpol lakukan hak angket didukung setidaknya 50 tokoh belum lama ini. Adnan Topan Husodo mewaspadai beberapa hal yang bisa gagalkan ini.


50 Tokoh Surati Megawati, NasDem, PKS, PKB, PPP: Eks Direktur KPK Sebut Soal Tantangan Hak Angket

16 hari lalu

Calon pimpinan (capim) KPK Sujanarko menyampaikan pendapatnya saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/M Agung Rajasa
50 Tokoh Surati Megawati, NasDem, PKS, PKB, PPP: Eks Direktur KPK Sebut Soal Tantangan Hak Angket

Eks Direktur KPK Sujanarko sebut soal tantangan hak angket yang diusulkannya bersama 49 tokoh lain dalam surat yang ditujukan ke Megawati dan lainnya


Istri Munir Termasuk 50 Tokoh Kirim Surat ke Partai Politik Dukung Hak Angket Pemilu 2024, Suciwati Khawatirkan Ini

17 hari lalu

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
Istri Munir Termasuk 50 Tokoh Kirim Surat ke Partai Politik Dukung Hak Angket Pemilu 2024, Suciwati Khawatirkan Ini

Istri Munir, Suciwati termasuk dari 50 tokoh yang kirimkan surat kepada ketua umum partai politik untuk ajukan hak angket DPR. Ini alasannya mendukung


Alasan Novel Baswedan Ikut Dukung Surat Desak Parpol Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024: Harus Diperiksa Tuntas

17 hari lalu

Penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan mengikuti aksi anti korupsi di Jakarta, Selasa, 21 September 2021. Peserta aksi meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang selama ini dinilai memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. ANTARA/M Risyal Hidayat
Alasan Novel Baswedan Ikut Dukung Surat Desak Parpol Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024: Harus Diperiksa Tuntas

Eks penyidik KPK Novel Baswedan, satu dari 50 tokoh yang mengirimkan surat kepada partai politik untuk mendesak digulirkannya hak angket Pemilu 2024.