Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pungli Pelabuhan Samarinda Diduga Paling Banyak di Muara Berau

image-gnews
Kapolda Kaltim, Inspektur Jenderal Safaruddin membeber barang bukti berupa uang tunai Rp6,1 miliar hasil operasi tangkap tangan di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (17/3). Selain uang tunai, dua unit CPU dan sejumlah berkas disita. Polisi juga mengamankan 15 orang dalam perkara ini. FIRMAN HIDAYAT/SAPRI MAULANA
Kapolda Kaltim, Inspektur Jenderal Safaruddin membeber barang bukti berupa uang tunai Rp6,1 miliar hasil operasi tangkap tangan di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (17/3). Selain uang tunai, dua unit CPU dan sejumlah berkas disita. Polisi juga mengamankan 15 orang dalam perkara ini. FIRMAN HIDAYAT/SAPRI MAULANA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI mengungkapkan praktek pungutan liar yang diduga dilakukan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar-Muat Samudera Sejahtera (Komura) selama enam tahun terakhir mencapai lebih dari Rp 2 triliun.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigadir Jenderal Agung Setya mengatakan nilai pungli tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan timnya terhadap sedikitnya sembilan perusahaan yang diduga dimintai dana secara paksa oleh Komura di Terminal Peti Kemas Palaran dan Pelabuhan Muara Berau, Samarinda.

Baca: Pungli Pelabuhan Samarinda, Polri: Komura Terima Rp 2 Triliun

“Seluruh dana itu kami menduga diperoleh secara melawan hukum karena perusahaan bongkar-muat itu sebenarnya keberatan dengan tarif yang diminta,” kata Agung, Jumat, 14 April 2017.

Kasus pungli ini terungkap pada pertengahan Maret lalu ketika tim Bareskrim Mabes Polri dan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menggeledah kantor Komura di Jalan Yos Sudarso, Kota Samarinda. Tim menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dan pelaku usaha soal maraknya pungutan liar dalam kawasan pelabuhan peti kemas Palaran.

Dalam operasi tersebut, tim Polri hanya menyita uang tunai Rp 6,1 miliar yang diduga sebagai hasil pemerasan. Praktek pungutan liar ini menyebabkan biaya jasa bongkar-muat di Terminal Peti Kemas Samarinda lebih mahal 15 kali lipat dibanding lokasi lain, yakni Rp 180-350 ribu per kontainer ukuran 6-12 meter. Padahal, di Surabaya, jasa bongkar-muat hanya Rp 10 ribu per kontainer untuk semua ukuran.

Penyidik telah menetapkan Sekretaris Komura berinisial DH; Ketua Pemuda Demokrasi Indonesia Bersatu (PDIB) Samarinda HS—kini dalam pencarian—dan Sekretaris PDIB AN sebagai tersangka pemerasan. Dari pengembangan penyidikan terhadap DH, Polda Kalimantan Timur menyita sejumlah barang bukti yang diduga diperoleh dari duit pungli, yaitu deposito senilai ratusan miliar rupiah, 9 unit mobil mewah, 7 unit sepeda motor, 5 rumah, dan 2 bidang tanah. Belakangan, pada Kamis pekan lalu, Ketua Komura Jaffar Abdul Gaffar juga ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pemerasan dan pencucian uang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Buntut Kasus Pungli, Wali Kota Samarinda Resmi Cabut SK Parkir  

Agung memaparkan bahwa penyidik memperkirakan dana Rp 180 miliar diperoleh Komura dari pemerasan di Palaran. Adapun hasil palak tertinggi mereka diperoleh dari Muara Berau, yang nilainya diperkirakan lebih dari Rp 2 triliun.

Menurut Agung, Komura berdalih pungutan tersebut merupakan hasil kesepakatan yang diteken oleh masing-masing perusahaan. Tapi pengembangan penyidikan menemukan banyak pihak mengaku terpaksa menandatangani kesepakatan dengan Komura. “Jadi, sebenarnya kesepakatan itu cacat hukum,” kata Agung.

Setelah penggeledahan pertama, Ketua Komura Jaffar Abdul Gaffar pernah menampik tudingan melakukan pungli. Dia berdalih memungut jasa sesuai kesepakatan dengan pemilik barang dan asosiasi perusahaan bongkar-muat yang difasilitasi oleh pihak syahbandar, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Koperasi. “Yang saya lakukan selama ini adalah aturan,” kata Jaffar di Akmani Hotel, Jakarta Pusat, 19 Maret lalu.

Dia mempersilakan Polri memproses jika menemukan indikasi Komura melakukan kegiatan di luar ketentuan. "Tapi jangan divonis kalau kami melakukan satu kesalahan yang berkaitan dengan pemerasan. Ini saya belum terima.”

GHOIDA RAHMAH | REZKY ALVIONITASARI | SG WIBISONO | FIRMAN HIDAYAT | SAPRI MAULANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Reaksi Hadi Tjahjanto Soal TPPO Ferienjob, Sebut 1.900 Mahasiswa Jadi Korban hingga Bentuk Tim Khusus

7 jam lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Reaksi Hadi Tjahjanto Soal TPPO Ferienjob, Sebut 1.900 Mahasiswa Jadi Korban hingga Bentuk Tim Khusus

Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya mendorong perguruan tinggi segera menuntaskan kasus TPPO berkedok ferienjob.


Kapolri Naikkan Pangkat 11 Perwira Tinggi Polri, Kapolda Gorontalo Naik Bintang Dua

1 hari lalu

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo Angkat 13 Perwira Tinggi Polri dalam Upacara Korps Raport atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, 9 Diantaranya Kepala BNN Daerah Maluku, Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Jumat, 17 November 2023. Dokumen Polri.
Kapolri Naikkan Pangkat 11 Perwira Tinggi Polri, Kapolda Gorontalo Naik Bintang Dua

Pada 15 November lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga menaikkan pangkat 13 Perwira Tinggi Polri yang bekerja di luar struktur Polri.


Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

1 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

Kemendikbudristek sedang mengkaji pemberian sanksi terhadap 33 perguruan tinggi yang diduga terlibat TPPO berkedok ferienjob.


Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

1 hari lalu

Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti
Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri menemukan kelangkaan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Bangka Belitung.


Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

1 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

Menko PMK Muhadjir Effendy beranggapan tidak ada yang salah dari program kerja magang ferienjob.


Antisipasi Arus Mudik Lebaran, Polri Bentuk Tim Urai Kemacetan di Polda Banten hingga Polda Jatim

2 hari lalu

Kakorlantas Polri Aan Suhanan (tengah) memperlihatkan knalpot bising sitaan di Mapolrestabes Bandung, Kamis, 11 Januari 2024. Polisi akan terus melakukan razia knalpot bising sampai 20 Januari 2024. TEMPO/Prima mulia
Antisipasi Arus Mudik Lebaran, Polri Bentuk Tim Urai Kemacetan di Polda Banten hingga Polda Jatim

Kakorlantas Polri memberikan 500 unit sepeda motor untuk mendukung sub satgas urai kemacetan pada saat arus mudik Lebaran 2024.


Angka Kecelakaan Lalu Lintas Melonjak, Polri Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

2 hari lalu

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar Polri pada Rabu, 6 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Angka Kecelakaan Lalu Lintas Melonjak, Polri Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

Polri mencatat jumlah korban meninggal akibat kecelakaan mencapai 54 orang, sedangkan korban luka berat sebanyak 70 orang.


Gangguan Kamtibmas pada 24-25 Maret Meningkat 84,98 Persen, Polri Sebut Didominasi Curat dan Narkotika

2 hari lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (19/1/2024). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Gangguan Kamtibmas pada 24-25 Maret Meningkat 84,98 Persen, Polri Sebut Didominasi Curat dan Narkotika

Polisi mencatat ada lima aksi kriminal yang mendominasi gangguan kamtibmas.


Mudik Lebaran 2024, Polri Bakal Cek Jalur Banten hingga Jawa Timur

2 hari lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kesiapan arus mudik di Bandara Soekarno Hatta, Rabu, 19 April 2023. Foto Humas Polri
Mudik Lebaran 2024, Polri Bakal Cek Jalur Banten hingga Jawa Timur

Polri memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2024 akan terjadi pada Jumat, 5 April 2024 atau hari terakhir kerja sebelum cuti bersama Idul Fitri.


Polisi Ungkap Sedikitnya 3 Kasus TPPO Sebulan Terakhir, Salah Satunya Ferienjob

3 hari lalu

Ilustrasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking. REUTERS/Maxim Shemetov
Polisi Ungkap Sedikitnya 3 Kasus TPPO Sebulan Terakhir, Salah Satunya Ferienjob

Kasus TPPO berkedok program magang mahasiswa di Jerman atau ferienjob diduga melibatkan kampus.