Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepala Daerah Dilantik Serentak, Mendagri: Kami Cari Aturannya

image-gnews
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat wawancara Live dengan Tim Redaksi Tempo di Kantor Kemendagri. MARIA FRANSISCA
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat wawancara Live dengan Tim Redaksi Tempo di Kantor Kemendagri. MARIA FRANSISCA
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sedang mempersiapkan usulan yang akan diajukan ke Komisi Pemilihan Umum. Ada tiga opsi pelantikan kepala daerah, salah satunya digelar secara serentak.

"Ada enggak aturan undang-undang atau keputusan KPU yang menjabarkan, membuat peraturan KPU pengertian serentak? Ya pilkadanya serentak, pelantikannya serentak. Kami sedang cari aturannya," kata Tjahjo di Bandung, Kamis, 13 April 2017.

Baca: Pilkada Putaran 2 DKI, PDIP Pastikan Kesiapan Menangkan Ahok-Djarot

Tjahjo mengatakan opsi lainnya adalah pelantikan digelar mengikuti selesainya masa jabatan kepala daerah. “Kalau kita mau ikuti masa selesainya jabatan itu kalau DKI kan Oktober, kalau sekarang dilantik, lama banget nanti,” kata dia. Namun, untuk opsi ketiga, dia tak menjelaskan secara rinci.

Kendati demikian, Tjahjo mengatakan keputusan pelantikan kepala daerah ada di tangan KPU. “Karena KPU sebagai penyelenggara penuh,” kata dia.

Menteri Tjahjo mengaku masih belum tahu kapan waktu pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak gelombang II tahun 2017 ini akan digelar. Pilkada yang masih tersisa adalah pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Tjahjo mengatakan ia telah memerintahkan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, untuk mendata pemilih tetap di putaran dua pilkada. “Tugas utama plt Gubernur DKI itu tuntaskan masalah data warga yang menggunakan hak pilih,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Ahok Versus Anies Soal Reklamasi di Debat Final Pilkada DKI

Tjahjo mengklaim, data pemilih DKI sudah lebih baik. “Pada tahap pertama ada 100 ribu lebih yang belum terdata. Memasuki tahap pertama, separuh dipangkas. Sekarang kira-kira tinggal 10 persen. Dari 5.000 ini repot. Kalau di kelurahan di Bandung bisa ditangani, kalau di Kota Jakarta sulit, apalagi yang kerja di luar negeri, enggak ada waktu mendata,” ujarnya.

Tjahjo menjanjikan akan mencari cara untuk membereskan data pemilih DKI untuk putaran dua pilkada. “Kita akan cari cara minimal setiap warga yang punya hak pilih terjamin hak pilihnya, jangan sampai ada alasan blangko habis, jangan sampai ada alasan belum terdata karena tidak sempat mendaftar,” kata dia.

Tjahjo mengatakan soal hak pilih ini bisa memicu masalah. “Sepuluh orang hak pilihnya terganggu bisa geger karena satu suara berpengaruh untuk menang-kalah. Ada pilkada di Indonesia itu bedanya hanya dua suara,” ucapnya.

KPU menetapkan pemilihan kepala daerah serentak gelombang II pada 15 Februari 2017 diikuti 101 daerah dari provinsi, kabupaten, dan kota. Terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Ketujuh provinsi tersebut, yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

AHMAD FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

16 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali


Monyet Ekor Panjang Berkeliaran di Bandung, Pakar ITB: Akibat Habitat Rusak dan Perburuan

18 hari lalu

Kawanan monyet ekor panjang yang memasuki kawasan permukiman di Kota Bandung. Cuplikan video netizen
Monyet Ekor Panjang Berkeliaran di Bandung, Pakar ITB: Akibat Habitat Rusak dan Perburuan

Pakar ITB menengarai kemunculan monyet ekor panjang di Bandung akibat kerusakan habitat asli. Populasi mamalia itu juga tergerus karena perburuan.


AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

22 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.


Serba-serbi Monyet Ekor Panjang, Mengapa Bertindak Agresif ke Manusia?

25 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi dengan pengunjung di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. ANTARA/Budi Candra Setya
Serba-serbi Monyet Ekor Panjang, Mengapa Bertindak Agresif ke Manusia?

Macaca Fascicularis atau di Indonesia lebih dikenal monyet ekor panjang kerap bertindak agresif pada manusia, apa sebabnya?


Kawanan Monyet Ekor Panjang Masuk Pemukiman Warga Kota Bandung, Pertanda Apa?

26 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Berdasarkan Internasional Union for Conservation Nature (IUCN) Monyet ekor panjang mengalami perubahan status dari rentan (vunerable) menjadi terancam punah (endangered) yang diprediksi populasinya akan menurun hingga 40 persen dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun akibat habitat yang mulai hilang serta perdagangan ilegal. ANTARA/Budi Candra Setya
Kawanan Monyet Ekor Panjang Masuk Pemukiman Warga Kota Bandung, Pertanda Apa?

Monyet turun gunung, termasuk monyet ekor panjang ini disebut-sebut menjadi pertanda akan terjadi suatu peristiwa, apa itu?


4 Dugaan Sebab Monyet Berkeliaran di Kota Bandung Beberapa Hari Ini

28 hari lalu

Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) di pinggir jalan. (ANTARA)
4 Dugaan Sebab Monyet Berkeliaran di Kota Bandung Beberapa Hari Ini

Sekelompok monyet ekor panjang berkeliaran di atap-atap rumah warga di Kota Bandung beberapa hari belakangan. Tanda bencana alam?


Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

30 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan


Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

32 hari lalu

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.


Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

36 hari lalu

Terdakwa mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekjen Kemendagri, Dudy Jocom menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018. Dudy Jocom diperiksa untuk pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp 127,8 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan


Ketua KPPS di Kota Bandung Meninggal Usai Pemilu, Diduga Kelelahan

41 hari lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menunjukkan surat suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di TPS 02 Desa Kanekes, Lebak, Banten, Rabu, 14 Februari 2024. Dilarangnya penggunaan listrik di wilayah adat Suku Badui tersebut membuat perhitungan surat suara Pemilu 2024 pada malam hari hanya menggunakan senter. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Ketua KPPS di Kota Bandung Meninggal Usai Pemilu, Diduga Kelelahan

Selama pemilu, ada 345 orang petugas, termasuk KPPS yang terlibat proses pemilu mendapat pelayanan kesehatan selama pemilu berlangsung.