TEMPO.CO, Jakarta - Pelajar tingkat sekolah menengah atas mulai menjalani Ujian Sekolah Berskala Nasional (USBN) hari ini, Senin, 10 April 2017. Anggota Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat, Reni Marlinawati, meminta para pemangku kebijakan mengontrol secara ketat setiap tahapan pelaksanaan USBN agar sesuai dengan aturan main.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini menjelaskan konsep USBN, yang materi soalnya mayoritas bersumber dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), jangan sampai mengurangi kualitas pelaksanaannya. "Potensi kebocoran soal USBN harus ditekan hingga benar-benar tidak ada peluang," katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 10 April 2017.
Baca juga: UNBK SMA, Sumarsono: Tahun Ini Lebih Bersih dari Isu Bocoran
Ia menuturkan jangan karena menginginkan citra kualitas sekolah dianggap bagus, maka langkah-langkah yang tidak terpuji dilakukan, seperti membocorkan soal USBN untuk anak didik. "Langkah tersebut tentu bertentangan dengan hukum serta mengajarkan hal yang tidak baik untuk anak didik," ucapnya.
Menurut Reni, pemerintah pusat harus memastikan dinas pendidikan di daerah bekerja sesuai dengan tupoksi. "Potensi ruang kebocoran soal USBN harus ditutup dan dicegah sedemikian rupa," tuturnya.
Menurut Reni, USBN bukan sekadar melakukan pemetaan terhadap mutu pendidikan dan untuk kelulusan siswa atau syarat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, tapi juga menguji integritas dan kejujuran siswa. Sebab, semua pihak harus memiliki komitmen yang sama agar USBN dilaksanakan secara jujur sehingga menghasilkan siswa yang bermoral dan berintegritas.
Selain itu, pelaksanaan USBN kali ini harus lebih baik dibanding USBN di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada pekan lalu. Ia berharap masalah yang terjadi saat USBN SMK tidak terulang saat ini.
"Sejumlah catatan penting saat pelaksanaan USBN SMK, seperti persoalan ketersediaan komputer, jaringan internet yang terkendala, serta pasokan listrik menjadi penyebab jalannya USBN tingkat SMK terganggu," ujarnya.
AHMAD FAIZ