TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta agar polemik internal di Dewan Perwakilan Daerah tak diteruskan. Dia menilai situasi di DPD Senin lalu tak mengganggu stabilitas nasional, karena sudah ada pelantikan pemimpin baru di ujung kisruh yang sempat terjadi.
"Sudah dilantik. Berarti sekarang sudah ada keputusan, sudah ada persatuan," kata Wiranto usai membuka Musyawarah Nasional Dewan Harian Nasional (DHN) 45 ke-XIV 2017 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu, 5 April 2017.
Baca: Kisruh DPD, Ahli Hukum: MA Melawan Putusannya Sendiri
Dia mengimbau agar pihak yang berselisih menyelesaikan masalah secara baik-baik. Bila silang pendapat berkepanjangan, kata Wiranto, semua pihak akan khawatir termasuk pemerintah.
Meskipun begitu, Wiranto menilai wajar terjadi perbedaan pendapat di parlemen, dalam konteks demokrasi. Proses pemilihan Ketua DPD baru itu adalah salah satu contohnya.
"Semua perbedaan itu kan dibenarkan di republik ini," ujar Wiranto.
Dia tak ingin bicara banyak saat disinggung mengenai terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD, maupun soal dugaan pelanggaran putusan Mahkamah Agung. Oesman sendiri saat ini menjabat Ketua Umum Partai Hanura, yang sebelumnya dipegang Wiranto.
Baca: Pelantikan DPD, LeIP: Mahkamah Agung Rendahkan Wibawa Yudikatif
"Saya tidak dalam kapasitas memberikan vonis untuk itu, jangan tanya ke saya. Nanti ada lembaga-lembaga penegak hukum yang punya kewenangan menyelesaikan masalah itu. Kita tunggu," tutur Wiranto.
MA akhirnya melantik Oesman sebagai pimpinan DPD periode 2017-2019. Selain Oesman, ada Nono Sampono yang dilantik menjadi Wakil Ketua I, dan Darmayanti Lubis menjadi Wakil Ketua II.
Kericuhan sempat terjadi sebelum Oesman dilantik. Polemik pun dipicu beda pendapat mengenai pembatasan masa jabatan dalam tata tertib, yang juga telah dibatalkan oleh MA.
YOHANES PASKALIS
