TEMPO.CO, Ambon - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memimpin penenggelaman 81 kapal pelaku illegal fishing serentak pada 12 lokasi di Indonesia. Dari 81 kapal tersebut, kebanyakan merupakan kapal perikanan berbendera asing, yakni 46 buah kapal asal Vietnam, 18 buah kapal asal Filipina, 11 buah kapal asal Malaysia, serta 6 buah kapal dari Indonesia.
Penenggelaman dilakukan lantaran 81 kapal itu terbukti melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa memiliki dokumen perizinan, serta menggunakan alat penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut.
Baca: Sempat Tertunda, 70 Kapal Ikan Asing Ilegal Ditenggelamkan April
“Selama dua tahun kita mengikuti proses hukum kapal-kapal tersebut, hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi bahwa pemerintah Indonesia tetap berdaulat dengan memusnahkan kapal. Intinya Indonesia tidak boleh kalah dari mafia illegal fishing,“ kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu, 1 April 2017.
Susi mengatakan, dari 12 lokasi illegal fishing di Indonesia, perairan Indonesia timur belum aman dari praktek illegal fishing. Menurut dia, perairan Maluku merupakan daerah paling rawan terjadinya pencurian ikan secara ilegal.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat terdapat sepuluh buah kapal tengah diproses secara hukum, kesepuluh kapal tersebut tiga kapal berkekuatan hukum tetap atau inkrah, sedangkan tujuh kapal lainnya tengah menunggu inkrah P21. “Dari dulu Maluku merupakan lokasi illegal fishing paling banyak, tapi dari proses hukum yang kita dapatkan ada sepuluh buah kapal,” ujar Susi.
Penenggelaman kapal dikomandoi Susi secara serentak melalui video streaming yang terhubung dengan sebelas lokasi lain di Indonesia, yakni Aceh, Bali, Belawan, Tarempa, Natuna, Tarakan, Bitung, Ternate, Merauke, Sorong, dan Pontianak.
RERE KHAIRIYAH
