TEMPO.CO, Bangkok - Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menerima gelar doktor honoris cause untuk kesembilan kalinya pada Rabu, 22 Maret 2017. Menurut pemberi gelar, Rajamangala University of Technology Isan, salah satu pertimbangan pemberian gelar kepada Kalla adalah jasanya dalam menyelesaikan konflik di beberapa daerah.
"Ya, itu tandanya upaya kami (dalam menjaga perdamaian) dihargai," ucap Kalla menanggapi pemberian gelar kepadanya.
Baca juga:
Wapres Kalla Terima Doktor Honoris Causa dari Putri Thailand
Kalla berujar, ada yang khas dari kebanyakan konflik di Indonesia. Menurut ia, kebanyakan konflik di Indonesia dipicu oleh dua hal, yaitu ketimpangan ekonomi dan politik.
Menurut dia, ketimpangan ekonomi di Indonesia masih kerap menimbulkan konflik karena adanya jarak besar antara yang miskin dan yang kaya. Jarak yang besar dalam hal finansial menimbulkan keirian, yang akhirnya memicu konflik.
Baca pula:
Terima Gelar di Thailand, JK Miliki 8 Gelar Doktor Honoris Causa
Sementara itu, ketimpangan politik kerap menimbulkan konflik karena kebanyakan orang masih menganut paham yang kuat yang berkuasa. Ketika ada seseorang atau kelompok tertentu yang merasa superior atas pihak lain, mereka yang dipaksa tunduk umumnya akan melawan.
"Ketimpangan politik tersebut tidak pas dengan budaya kita. Sebagai bangsa Asia, apa yang harus kita gunakan adalah pendekatan toleransi dan hormat satu sama lain," tutur Kalla.
Silakan baca:
Universitas Thailand Beri Julukan Peacemaker Kepada JK
Kalla mengakui bukan perkara gampang menyelesaikan dua ketimpangan tersebut. Apalagi, di Indonesia, dua ketimpangan itu berpotensi mendapat tambahan unsur ras dan agama yang sensitif. Meski begitu, tidak berarti tak ada cara sama sekali.
Kepada hadirin, Kalla mengatakan ada banyak pendekatan atau cara yang bisa diambil. Salah satunya mengoptimalkan peran ASEAN Economic Community sebagai platform kolaborasi antara pengusaha dan pemerintah untuk mencari solusi memecahkan ketimpangan ekonomi.
"ASEAN menawarkan kesempatan yang bisa ditransformasikan menjadi kesejahteraan yang lebih merata," ucapnya.
Kalla pun menegaskan ketimpangan ekonomi merupakan isu besar pada era ini. Karena itu, pemerintah Indonesia menjadikan hal tersebut sebagai salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian lebih. "Ketimpangan ekonomi dan politik berdampak pada upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata. Bahkan itu bisa mengancam keberadaan Indonesia sendiri," tuturnya.
ISTMAN M.P.
Simak:
10 Kode dan Sandi dalam Kasus-kasus Korupsi
