Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rukka Sombolinggi Pimpin Aliansi Masyarakat Adat Nusantara  

image-gnews
Diskusi pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara V di Medan, Sumatera Utara, Rabu, 15 Maret 2017. Tempo/Danang F.
Diskusi pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara V di Medan, Sumatera Utara, Rabu, 15 Maret 2017. Tempo/Danang F.
Iklan

TEMPO.CO, Medan - Rukka Sombolinggi dipilih dan disepakati menjadi Sekjen Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Sekjen AMAN) periode 2017-2022. Pemilihan dilakukan dalam forum Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke-5 pada 19 Maret 2017 di Kampong Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara.

Rukka dipilih dengan cara musyawarah anggota dan sesama calon sekjen, yang mengajukan diri. "Setelah kami bermusyawarah, kami mempunyai mimpi yang sama guna memajukan AMAN dan berjuang untuk masyarakat adat. Karena itu, kami menunjuk dan mempercayai saudara kami, Rukka Sombolinggi, sebagai Sekretaris Jenderal AMAN periode 2017-2022," ujar Mina Setra, salah seorang calon Sekjen AMAN.

Baca juga:
Jokowi Minta Hasil Kongres Masyarakat Adat Disampaikan Langsung
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tagih Janji Jokowi

Wanita asal Maluku Utara tersebut mencalonkan diri dengan dukungan awal dari 19 pengurus daerah AMAN. Bersama 15 calon lain, Rukka menjadi bakal calon Sekjen AMAN.

Setelah melewati tahap verifikasi berkas, dua orang dinyatakan gagal karena dianggap tidak memenuhi persyaratan. Selanjutnya, panitia penjaringan mengirimkan surat kepada setiap bakal calon untuk melengkapi administrasi, salah satunya tentang pernyataan kesediaan menjadi calon sekjen.

Baca pula:
Soal Masyarakat Adat, Baleg DPR: Paparan Pemerintah Angin Surga

Sampai batas akhir pengembalian, tercatat ada lima orang yang mengembalikan dan melengkapi seluruh persyaratan. Mereka adalah Simpun Sampurna, Arifin Saleh, Rukka Sombolinggi, Mina Setra, dan Eustobio.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain memilih Sekjen, forum juga memilih perwakilan masyarakat adat setiap region, yang sekaligus menjadi Pengurus Dewan AMAN Nasional. Mereka di antaranya Hein Namotemo (region Kepulauan Maluku) selaku Ketua, Abdon Nababan (region Sumatera) selaku Wakil Ketua, Nedine Helene Sulu selaku Sekretaris (region Sulawesi).

Silakan baca:
Sengketa Adat, Aliansi Masyarakat Adat: Pemerintah Sering Terlambat

Selain itu ada Elierti (region Sumatera), Ugis Suganda Amas Putra (region Jawa), Dyah Ayu Puji Prastiwi (region Jawa), Kamardi Arif (region Bali dan Nusa Tenggara), Aleta Baun (region Bali dan Nusa Tenggara), Daniel Toto (region Papua), Ludia Mantasan (region Papua), Jomama Ihalawey (region Kepulauan Maluku), Mahir Takaka (region Sulawesi), Marli Kamis (region Kalimantan), dan Lusia (region Kalimantan)

Sebelumnya, forum juga menetapkan AMAN Region Papua sebagai tuan rumah KMAN ke-6 pada 2022 dan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AMAN pada 2019.

IIL ASKAR MONDZA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

17 jam lalu

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup TPL melakukan aksi di depan Kementerian Koordiator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Rabu, 24 November 2021. Aksi tersebut menyampaikan tuntutan agar Kemenko Kemaritiman dan Investasi mencabut izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dari wilayah adat serta menghentikan kriminalisasi kepada masyarakat adat Tano Batak. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

Sorbatua Siallagan gencar melawan upaya pencaplokan Toba Pulp Lestari. Ia dilaporkan karena menduduki kawasan hutan di area konsesi PT TPL.


2 Ketua Adat Ini Ditangkap Polisi karena Mempertahankan Lahan

1 hari lalu

Ilustrasi tanah adat. Shutterstock
2 Ketua Adat Ini Ditangkap Polisi karena Mempertahankan Lahan

Ketua adat Dolok Parmonangan Sorbatua Siallagan berurusan dengan polisi, karena mempertahankan tanah warisan leluhurnya


Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

2 hari lalu

Uni Eropa menegaskan keinginan menolak komoditas yang dihasilkan dengan membabat hutan dan merusak lingkungan
Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.


Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

4 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

5 hari lalu

Kondisi terkini Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie di Palu, Sulawesi Tengah, yang terdampak gempa dan tsunami. Pagi ini, Rabu, 10 Oktober 2018, bandara itu sudah beroperasi kembali dan didarati pesaeat komersial. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.


Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

9 hari lalu

Pemandangan umum pembangunan bendungan Intake Sepaku, yang akan memasok air bersih untuk ibu kota baru Indonesia yang diproyeksikan Ibu Kota Negara Nusantara, di Sepaku, provinsi Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. Masyarakat Adat Balik Menolak Penggusuran Situs-Situs Sejarah Leluhur, Menolak Program Penggusuran Kampung di IKN dan Menolak Relokasi. REUTERS/Willy Kurniawan
Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

Anggota DPR mengingatkan jangan sampai IKN membuat warga setempat jadi seperti masyarakat adat di negara lain yang terpinggirkan.


Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

9 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

AMAN mengidentifikasi belasan masyarakat adat di IKN Nusantara dan sekitarnya. Mereka terancam rencana investasi proyek IKN dan dampak krisis iklim.


Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

9 hari lalu

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, 26 Februari 2024. ANTARA/HO-Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

Dialog, komitmen, dan simpati dari pihak IKN terhadap masyarakat lokal dinilai belum terwujud.


BRWA: Wilayah Adat Teregistrasi Seluas 28,2 Juta Hektare, tapi Hanya 13,8 Persen

10 hari lalu

Ilustrasi tanah adat. Shutterstock
BRWA: Wilayah Adat Teregistrasi Seluas 28,2 Juta Hektare, tapi Hanya 13,8 Persen

Ancaman terhadap masyarakat adat dan wilayah adat berpotensi masih terus berlangsung.


Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

10 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.