Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Duit Dugaan Pungli Rp 6,1 M Disita, Koperasi: Itu Uang Buruh

image-gnews
Ilustrasi pungli. ANTARA/Agus Bebeng
Ilustrasi pungli. ANTARA/Agus Bebeng
Iklan

TEMPO.CO, Samarinda - Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura) Jaffar Abdul Gaffar meminta uang Rp 6,13 miliar yang disita polisi kemarin, 17 Maret 2017, segera dikembalikan. Ia membantah uang itu hasil pungutan liar. "Harus dikembalikan, itu milik buruh," kata Jaffar Abdul Gaffar kepada wartawan, Sabtu, 18 Maret 2017.

Gaffar sempat mengira uang yang disita senilai Rp 2 Miliar. Ia terkejut saat tahu total sitaan mencapai Rp 6,13 miliar. "Dua miliar kan? Enam? Oh mungkin itu uang gaji sekaligus SHU (sisa hasil usaha) koperasi," ujar dia.

Baca:
Tanggapi OTT di TKBM, Jokowi: Saber Pungli Itu Bekerja
SK Wali Kota Ini Dianggap Suburkan Pungli, Polisi...

Personel tim gabungan kepolisian dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polisi Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Kalimatan Timur Detasemen B Pelopor, dan Kepolisian Resor Kota Samarinda menyita uang senilai Rp 6,13 miliar itu dari ruang bendahara kantor Komura di Jalan Yos Sudarso, Kota Samarinda. Sebanyak 15 tenaga kerja bongkar-muat ditangkap karena diduga menerapkan tarif tinggi untuk jasa bongkar di Pelabuhan Samudera dan Terminal Pelabuhan Peti Kemas Palaran, secara sepihak.

Di Surabaya tarifnya sekitar Rp 10 ribu per kontainer. Sedangkan di Pelabuhan Samudera dan terminal peti kemas setempat tarifnya Rp 180-340 ribu yang ditentukan secara sepihak oleh buruh angkut. Bahkan, pungutan tetap diterapkan meski tidak ada kegiatan bongkar-muat oleh buruh. Berdasarkan hitungan polisi, diperkirakan ratusan miliar uang per tahun diperoleh dari praktek pemungutan tarif jasa bongkar-muat.

Baca juga:
Syarat Deposit Rp 25 juta untuk Pemohon Paspor, Ini Respons Kemlu
Kasus Pedofil Online, Kak Seto: Jangan Lihat Umur Tersangka

Hari ini, buruh yang tergabung dalam Koperasi Komura akan menerima gaji. Gaffar berharap uang yang disita dapat dikembalikan agar para buruh anggota Komura tidak telat menerima gaji. "Tidak ada yang melanggar aturan. Kalau disebut ada tindak pencucian uang, kami minta dijelaskan," ujar Gaffar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, 15 orang yang ditangkap polisi itu bukan anggota Komura, tapi pekerja lokal di daerah itu. "Masa OTT sampai masuk ke sana (kantor Komura), saya tidak tahu itu," kata anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda itu.

Ia juga membantah soal tarif bongkar-muat yang dinilai terlalu tinggi dan ditetapkan secara sepihak. "Itu hasil kesepakatan yang dibahas setiap tahun.” Jika keberatan, kata dia, seharusnya pengguna jasa membicarakannya dengan Komura.

Menurut dia, tarif bongkar-muat kontainer di Kota Surabaya tak bisa disamakan dengan di Samarinda. Alasannya, jasa bongkar-muat di Surabaya dibayar harian. “Di sini mana bisa seperti itu?” Gaffar berjanji bersedia datang jika polisi meminta keterangnnya.

FIRMAN HIDAYAT | SAPRI MAULANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

9 hari lalu

MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.


MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

9 hari lalu

MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.


Terkini Bisnis: Koalisi Sebut BUMN Dikonversi Jadi Koperasi Berbahaya, Sosok Darma Mangkuluhur yang Akan Bangun Lapangan Golf Rp 1,2 T

50 hari lalu

Sejumlah tamu berfoto bersama di depan logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Terkini Bisnis: Koalisi Sebut BUMN Dikonversi Jadi Koperasi Berbahaya, Sosok Darma Mangkuluhur yang Akan Bangun Lapangan Golf Rp 1,2 T

Tomy menanggapi ramainya wacana BUMN dikonversi menjadi berbasis koperasi yang dilontarkan tim pemenangan Capres nomor urut 1 Anies-Muhaimin.


Ramai Wacana BUMN Jadi Koperasi, Koalisi: Berbahaya, 1,6 Juta Pegawai Menjadi Pengangguran

50 hari lalu

Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Ramai Wacana BUMN Jadi Koperasi, Koalisi: Berbahaya, 1,6 Juta Pegawai Menjadi Pengangguran

Ketua Koalisi Masyarakat Peduli BUMN Maju Tomy Tampatty sangat menyesalkan adanya wacana BUMN dikonversi berbasis koperasi.


Anies soal Narasi Pembubaran BUMN: Tidak Benar, Itu Fitnah yang Tak Masuk Akal

51 hari lalu

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan memberikan pidato politik saat kampanye akbar di Padepokan Kalisoga, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selasa, 30 Januari 2024. Anies berjanji akan meningkatkan perekonomian di wilayah Pantura. Anies juga menyampaikan sejumlah gagasan lain, terutama masalah pupuk. Dalam pidatonya jika nanti terpilih menjadi presiden, di 100 hari kepemimpinannya, Anies berjanji akan menyelesaikan permasalahan tata niaga pangan dan permasalahan pupuk. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anies soal Narasi Pembubaran BUMN: Tidak Benar, Itu Fitnah yang Tak Masuk Akal

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan angkat bicara soal adanya narasi pembubaran BUMN yang belakangan ramai dibicarakan.


Terkini: Anies dan Ganjar Kompak Sindir Politisasi Bansos di Depan Prabowo, Ide BUMN Jadi Koperasi Pengamat Sebut Pernyataannya Dipelintir

53 hari lalu

Terkini: Anies dan Ganjar Kompak Sindir Politisasi Bansos di Depan Prabowo, Ide BUMN Jadi Koperasi Pengamat Sebut Pernyataannya Dipelintir

Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak menyindir politisasi bantuan sosial atau Bansos di depan Prabowo Subianto dalam debat Capres terakhir.


Ide BUMN Jadi Koperasi, Pengamat: Pernyataan Saya Dipelintir, Mengonversi Bukan Membubarkan

53 hari lalu

Pengamat ekonomi Suroto. ANTARA
Ide BUMN Jadi Koperasi, Pengamat: Pernyataan Saya Dipelintir, Mengonversi Bukan Membubarkan

Pengamat koperasi Suroto angkat bicara soal tanggapan Menteri BUMN Erick Thohir terhadap pernyataannya tentang perubahan perusahaan negara dari basis perseroan menjadi koperasi.


Timnas AMIN Dorong BUMN jadi Koperasi, Erick Thohir: Sungguh Ironis, Memunculkan Pengangguran Baru

54 hari lalu

Erick Thohir saat menyampaikan orasi dalam acara
Timnas AMIN Dorong BUMN jadi Koperasi, Erick Thohir: Sungguh Ironis, Memunculkan Pengangguran Baru

Erick Thohir angkat bicara menanggapi wacana pembubaran BUMN dan diubah menjadi badan usaha koperasi.


Mengenal Contract Farming yang Ditawarkan Anies-Cak Imin, Begini Kata Pengamat

31 Desember 2023

Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) mengumumkan sejumlah nama baru anggota Timnas AMIN di Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Timnas AMIN menambah sejumlah posisi dalam jajaran Timnas, mulai dari Dewan Pembina, Pelatih, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Deputi Dewan Pakar, serta Tim Kampanye Daerah yang diisi oleh sejumlah tokoh politik, kyai dan aktivis yang semuanya mencapai 700 orang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Mengenal Contract Farming yang Ditawarkan Anies-Cak Imin, Begini Kata Pengamat

Anies-Cak Imin meyakini program contract farming yang mereka usung dapat memutus mata rantai distribusi dan membantu stabilisasi harga pangan.


Akademisi Unand Desak Pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi dalam RUU Perkoperasian

24 Desember 2023

Ilustrasi koperasi. kospinjasa.com
Akademisi Unand Desak Pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi dalam RUU Perkoperasian

Fakultas Hukum Universitas Andalas menyoroti peran Lembaga Pengawas Koperasi (LPK) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Perkoperasian.