Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Forum Rektor Menolak Revisi UU KPK  

image-gnews
ANTARA/Reno Esnir
ANTARA/Reno Esnir
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Rektor Indonesia menolak revisi UU Noor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang disosialisasikan ke beberapa kampus oleh DPR. "Kedatangan kami untuk memberikan dukungan kepada KPK," kata Wakil Ketua Forum Rekor Indonesia Asep Saifuddin dalam konferensi pers yang digelar Forum Rektor dan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Jum'at 17 Maret 2017.

Forum Rektor meminta KPK meneruskan pemberantasan korupsi terutama yang sedang berjalan, salah satunya adalah perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Mereka juga menolak sosialisasi revisi UU KPK yang sudah mulai masuk ke kampus-kampus.

Baca:KPK Tegaskan Tak Butuh Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002

Asep menilai revisi UU KPK bukan hal yang mendesak. Pekerjaan KPK saat ini dinilai sudah baik dan tidak perlu takut dengan wacana revisi yang dapat melemahkan peran KPK.

Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Anti Korupsi akan meneruskan aspirasinya kepada pemerintah dan DPR. Asep juga berharap pernyataan penolakan oleh Forum Rektor ini dibaca oleh para pimpinan kampus.

Baca juga:
Mantan Atasan-Bawahan Kemdagri Saling Tuding di Sidang E-KTP
Kasus E-KTP, Mayoritas Fraksi Menolak Hak Angket 

Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu guru besar yang hadir dalam acara ini, Sulistiyowati menyebut gerakan para akademisi ini merupakan gerakan moral. "Secara filosofi karena kami paham betul KPK dilahirkan sebagai buah dari reformasi," ujar dia.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif berterima kasih atas dukungan Forum Rektor. Selain dukungan terhadap penuntasan kasus oleh KPK, Laode juga berterima kasih untuk penolakan revisi UU KPK. "Forum Rektor Indonesia dan forum Guru Besar Antikorupsi mengatakan mendukung 100 persen KPK," ujarnya.

Forum Rektor menyerahkan lentera sebagai simbol dukungan terhadap KPK. Anggota FRI dan Guru Besar Antikorupsi memampangkan poster bertuliskan penolakan terhadap revisi UU KPK.



ENDRI KURNIAWATI | GRANDY AJI

Video Terkait:

Dituduh Terima Duit E-KTP, Melchias Markus Laporkan Andi Narogong ke Polisi
Mendagri Tjahjo Kumolo Menjawab Pertanyaan Netizen soal E-KTP
Kasus E-KTP, Gamawan: DPR Yang Inginkan Proyek Ini Gunakan APBN
Kasus E-KTP: Eks Sekjen Kemendagri Akui Bertemu Setya Novanto Bersama Dengan Terdakwa
Eks Sekjen Kemendagri Akui Terima Uang 500 US Dollar Dari Irman dan Andi Narogong

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Geledah Rutannya Sendiri, Eks Penyidik: Dampak Revisi UU KPK

24 hari lalu

Ketua Majelis sidang etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean bersama dua anggota majelis Albertina Ho dan Harjono, menggelar sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik 93 pegawai Rutan KPK, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Majelis sidang etik Dewas KPK, menjatuhkan sanksi berat kepada para terperiksa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar mencapai Rp.6,14 miliar di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Rutannya Sendiri, Eks Penyidik: Dampak Revisi UU KPK

Eks Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, mendesak tersangka pungli di rutan KPK dipecat


Kasus Pungli di Rutan KPK, ICW: Sanksi 78 Pegawai Minta Maaf Dampak Buruk dari Revisi UU KPK

36 hari lalu

Ketua Majelis sidang etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean bersama dua anggota majelis Albertina Ho dan Harjono, menggelar sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik 93 pegawai Rutan KPK, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pungutan liar yang mencapai Rp.6,14 miliar terjadi di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Pungli di Rutan KPK, ICW: Sanksi 78 Pegawai Minta Maaf Dampak Buruk dari Revisi UU KPK

ICW memberi tiga rekomendasi atas putusan Dewas terhadap pelaku pungli di rutan KPK.


Ramai-Ramai Sivitas Akademika Kritik Jokowi, TKN Prabowo-Gibran Klaim Banyak yang Membela Presiden

51 hari lalu

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran Ahmad Muzani menghadiri deklrasi dukungan Warga Tegal (Warteg) atas pencapresan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat. Ahad, 10 Desember 2023. Tika Ayu/Tempo
Ramai-Ramai Sivitas Akademika Kritik Jokowi, TKN Prabowo-Gibran Klaim Banyak yang Membela Presiden

TKN Prabowo-Gibran mengklaim banyak sivitas akademika yang membela Jokowi. Muzani menyebut salah satunya adalah Forum Rektor.


Forum Rektor Sampaikan Unek-unek kepada Jokowi, Singgung Program Kampus Merdeka

18 Januari 2024

Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Nurhasan terpilih sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) periode 2023-2024. Dok: Unesa.
Forum Rektor Sampaikan Unek-unek kepada Jokowi, Singgung Program Kampus Merdeka

Ketua Forum Rektor Indonesia Mohammad Nasih mengatakan implementasi Kampus Merdeka saat ini masih kurang optimal. Saat ini, ada sejumlah persoalan yang muncul karena ada banyak hal yang menghantui perguruan tinggi.


Cawapres Mahfud Md Ingin Kembalikan UU KPK Lama, Begini Sejarah Terbentuknya KPK

17 Januari 2024

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango bersama tiga wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kiri), Alexander Marwata dan Nurul Gufron (kanan), memaparkan laporan kinerja dan capaian KPK Tahun 2023, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Sepanjang tahun 2023, KPK telah menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, berhasil menuntaskan 94 kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melaksanakan 8 Operasi Tangkap Tangan, 8 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan  berhasil mengembalikan aset ke kas negara sejumlah Rp.525.415.553.599. TEMPO/Imam Sukamto
Cawapres Mahfud Md Ingin Kembalikan UU KPK Lama, Begini Sejarah Terbentuknya KPK

Pembicaraan tentang KPK telah muncul sejak era Presiden Presiden BJ Habibie. Namun baru terlaksana pada 2002 saat Pemerintahan Megawati Soekarnoputri.


Jadi Ketua Forum Rektor 2023-2024, Rektor Unesa Siap Laksanakan Arahan Presiden

16 Januari 2024

Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Nurhasan terpilih sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) periode 2023-2024. Dok: Unesa.
Jadi Ketua Forum Rektor 2023-2024, Rektor Unesa Siap Laksanakan Arahan Presiden

Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Nurhasan terpilih sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) periode 2023-2024.


Cerita Jokowi Saat Kunjungi Kampus di AS: Mahasiswa Indonesia Cuma 5, Terbanyak Cina

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Cerita Jokowi Saat Kunjungi Kampus di AS: Mahasiswa Indonesia Cuma 5, Terbanyak Cina

Menurut Jokowi, SDM yang berkualitas merupakan potensi terpenting untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.


Jumlah Lulusan Pascasarjana Indonesia Kalah dengan Vietnam, Jokowi Ingin Penerima Beasiswa LPDP Naik 5 Kali Lipat

15 Januari 2024

Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. (tidak dalam gambar) menyampaikan pernyataan bersama di Istana Malacanang, di Manila, Filipina, 10 Januari 2024. Ezra Acayan/Pool via REUTERS
Jumlah Lulusan Pascasarjana Indonesia Kalah dengan Vietnam, Jokowi Ingin Penerima Beasiswa LPDP Naik 5 Kali Lipat

Jokowi menyatakan hal itu untuk mengejar ketertinggalan rasio jumlah lulusan pascasarjana di Indonesia.


Jokowi Kaget Jumlah Lulusan S2 dan S3 di Indonesia di Bawah Satu Persen Populasi Produktif

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mencoba mobil listrik produksi perusahaan otomotif Vietnam VinFast di Kota Hai Phong, Vietnam, Sabtu 13 Januari 2024. ANTARA/Andi Firdaus
Jokowi Kaget Jumlah Lulusan S2 dan S3 di Indonesia di Bawah Satu Persen Populasi Produktif

Jokowi mengaku kaget saat mengetahui jumlah lulusan S2 dan S3 di Indonesia masih sangat rendah.


Napi Korupsi Juliari Batubara dkk Dapat Remisi, Begini Kata Novel Baswedan dan ICW: Kemenangan Para Koruptor

5 Januari 2024

Raut terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara setelah mengikuti sidang tuntutan dari gedung KPK, Jakarta, Rabu, 28 Juli 2021. Jaksa menyatakan bahwa Juliari terbukti menerima suap Rp 32,2 miliar dari korupsi bansos Covid-19. TEMPO/Imam Sukamto
Napi Korupsi Juliari Batubara dkk Dapat Remisi, Begini Kata Novel Baswedan dan ICW: Kemenangan Para Koruptor

Napi korupsi kian sering mendapatkan remisi sejak PP Nomor 99/2012 dibatalkan MA, terakhir Juliari Batubara dkk. Begini kata Novel Baswedan dan ICW.