Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gugat ke MK, Tim Imam Tuntut Pilkada Ulang Kota Yogyakarta

Editor

Abdul Malik

image-gnews
walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti (kiri) dan Wakil Walikota Yogyakarta, Imam Priyono (kanan). TEMPO/Suryo Wibowo
walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti (kiri) dan Wakil Walikota Yogyakarta, Imam Priyono (kanan). TEMPO/Suryo Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kubu calon Wali dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Imam Priyono dan Achmad Fadli, dijadwalkan mengikuti sidang gugatan pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi pada Jumat sore, 17 Maret 2017. "Tuntutan kami pemungutan suara ulang," kata Kepala Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto, Kamis, 16 Maret 2017.

Ia mengatakan timnya telah berada di Jakarta untuk mengikuti sidang gugatan itu. Selain Imam dan Fadli, PDI Perjuangan juga membawa rombongan dari Dewan Pimpinan Cabang dan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta. Mereka juga menyiapkan advokat yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat PDI Perjuangan.

Baca : Yogya Darurat Klitih, Polisi Tetapkan 6 Pelajar Jadi Tersangka

Timnya merujuk pada hasil rekomendasi dari Panitia Pengawas Kota (PPK) Yogyakarta, yang menyebutkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Umbulharjo, Gondokusuman, dan Danurejan tidak transparan. Rekomendasi itu disodorkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rekomendasi ini menguatkan tuntutan tim Imam untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Mereka mempertanyakan ketua PPK yang telah mengajukan surat pindah kependudukan sejak Agustus 2016.

Kubu Imam juga memprotes dugaan keterlibatan pegawai negeri sipil dalam memobilisasi massa untuk mendukung pasangan calon Haryadi dan Heroe Poerwadi. Fokki menilai Pemerintah Kota Yogyakarta, yang dipimpin pelaksana tugas Sulistyo, tidak serius menindaklanjuti rekomendasi Panwas tentang dugaan PNS Balai Kota yang tidak netral.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto mengatakan KPU telah menunjuk advokat untuk mendampingi mereka dalam persidangan MK. KPU menunjuk Ali Nurdin dan partner sebagai kuasa hukum. "Kami sudah siapkan alat bukti untuk memperkuat argumentasi KPU," kata Wawan.

Baca: Salat Gaib dan Tahlil untuk Hasyim Muzadi di Yogyakarta ‎

KPU Kota Yogyakarta sudah berada di Jakarta untuk melewati proses sidang MK. KPU DIY menggelar jumpa pers tentang pelaksanaan pilkada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan mengatakan, secara umum, pelaksanaan pilkada berjalan lancar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ihwal dugaan ketidaknetralan PNS seperti yang ditudingkan kubu Imam, Hamdan mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada DKPP. "Kami serahkan ke pihak yang punya otoritas ihwal ada atau tidaknya pelanggaran kode etik," kata dia.

KPU DIY menyebutkan KPU Kota telah menyiapkan dokumen dan data-data di tingkat kecamatan sebagai bukti di persidangan. Namun Hamdan tidak merinci bukti atau dokumen yang dimaksud. "Tunggu saja di persidangan MK," ujarnya.

Baca: Kesal Lingkungan Rusak, Kapolda Bangka Belitung Sindir Pengusaha Timah

Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi unggul dibanding Imam Priyono dan Achmad Fadli setelah KPU Kota Yogyakarta mengumumkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara, Jumat malam, 24 Februari 2017.

Haryadi dan wakilnya mendapat 100.333 suara. Sedangkan Imam dan Fadli meraih 99.146. Selisih suara dua pasangan calon itu 1.187 suara serta surat suara sah 199.479 dan tidak sah 14.355 suara. Dalam daftar pemilih tetap terdapat 298.989 pemilih. Sesuai dengan aturan, bila selisih perolehan suara di bawah 2,5, maka pasangan calon dalam pilkada bisa melakukan gugatan ke MK.

SHINTA MAHARANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Aiman Witjaksono

1 jam lalu

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono saat menghadiri sidang Praperadilan soal penyitaan barang bukti ponsel dalam kasus dugaan 'Polisi Tak Netral' di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 27 Februari 2024. Hakim tunggal menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono soal penyitaan ponsel dalam kasus dugaan 'polisi tak netral' dan menyatakan penyitaan ponsel itu tetap sah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Aiman Witjaksono

Polda Metro Jaya menegaskan penghentian kasus Aiman Witjaksono tak bernuansa politis menyusul rampungnya Pilpres 2024.


6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

1 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan (kanan) menunjukan surat permohonan setelah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Tim Pembela Prabowo-Gibran memohon kepada MK untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Catatan-catatan Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024

3 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Catatan-catatan Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024

Sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 digelar kemarin. Seperti apa fakta-faktanya?


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

4 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

4 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi


300 Orang Kirim Amicus Curiae ke MK terkait Sengketa Pilpres, Ini Artinya

6 jam lalu

Perwakilan dari tiga ratus guru besar, akademisi dan masyarakat sipil, Sulistyowari Iriani (kanan) dan Ubedilah Badrun memberikan keterangan pers saat menyampaikan berkas Amicus Curiae terkait kasus Perkara Nomor 1/PHPU.PRES/XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES/XXII/2024 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti
300 Orang Kirim Amicus Curiae ke MK terkait Sengketa Pilpres, Ini Artinya

Sebanyak 300 orang mengirimkan amicus curiae ke MK atas permohonan sengketa hasil Pilpres. Berikut penjelasan soal amicus curiae.


Tim Hukum Ganjar Minta MK Tak Sekadar Periksa Perbedaan Perolehan Suara, Ini Alasannya

7 jam lalu

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis memberikan kketerangan pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Konferensi pers tersebut membahas perkembangan kasus hukum Aiman Witjaksono atas dugaan Polisi tidak netral dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tim Hukum Ganjar Minta MK Tak Sekadar Periksa Perbedaan Perolehan Suara, Ini Alasannya

Tim Hukum Ganjar-Mahfud , Todung Mulya Lubis, meminta majelis hakim MK tidak hanya memeriksa masalah perbedaan perolehan suara. Apa alasannya?


Serba-serbi Sidang MK, Amicus Curiae hingga Gugatan Digabung

8 jam lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Serba-serbi Sidang MK, Amicus Curiae hingga Gugatan Digabung

Warga sipil mengirimkan amicus curiae (sahabat pengadilan) ke MK


300 Orang Perwakilan Kampus hingga Lembaga Kirim Amicus Curiae ke MK untuk Sengketa Pilpres

10 jam lalu

Puluhan emak-emak massa dari kelompok pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut, 1 Anies Baswedan-Muhaimmin Iskandar (AMIN) melakukan aksi demo tolak pemilu curang di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. Dalam aksinya massa meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar mendiskwalifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomkr urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang dianggap melakukan kecurangan dalam Pilpres 2024. TEMPO/Subekti.
300 Orang Perwakilan Kampus hingga Lembaga Kirim Amicus Curiae ke MK untuk Sengketa Pilpres

Sebanyak 300 orang mengirimkan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi atas permohonan sengketa hasil Pilpres.


Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

11 jam lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

Kubu 01 meminta MK menghadirkan beberapa menteri Jokowi di sidang sengketa Pilpres. Pihak Istana menilai tidak relevan.