Sidang E-KTP, Chairuman Bantah DPR Usulkan Anggaran E-KTP  

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Chairuman Harahap membantah DPR mengusulkan perubahan sumber anggaran proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN) menjadi anggaran murni. Menurut dia, usulan perubahan itu disampaikan pemerintah.

"Semua anggaran itu usul pemerintah untuk membuat pagu anggaran. Pemerintah ajukan ke DPR, kami bahas untuk membuat pagu anggaran," kata Chariuman saat bersaksi dalam sidang korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Maret 2017.

Baca juga:
Laporkan Setya Novanto, MAKI Klaim Punya Bukti Foto Pertemuan

Chairuman mengatakan rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dan DPR lah yang menghasilkan kesimpulan anggaran proyek e-KTP menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Dari pembahasan dibuat kesimpulan, sistemnya begitu," kata dia.

Keterangan Chairuman ini berbanding terbalik dengan kesaksian mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Pada sidang yang sama, Gamawan mengatakan pengubahan sumber anggaran e-KTP merupakan usulan dari DPR.

Baca pula:
Menteri Tjahjo Akui Presiden Marah Soal Kasus E-KTP

Gamawan menjelaskan permintaan dari DPR itu disampaikan saat ia menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR setelah 19 hari ia menjabat. Pada rapat kerja itu, salah satu yang dibahas adalah mengenai proyek e-KTP.

"Terkait dengan e-KTP, DPR minta supaya dianggarkan dengan APBN murni, karena saya pernah dengar itu pakai dana hibah, saya juga pernah baca di Oktober, Pak menteri sebelumnya juga pernah mengusulkan itu," kata Gamawan.

Simak pula:
Ditanya Duit Rp 50 Juta di Sidang E-KTP, Gamawan: Itu Honor
Sidang E-KTP, Eks Sekjen Kementerian Dalam Negeri Akui Terima Duit US$ 500 Ribu

Berdasarkan surat dari menteri sebelumnya dan permintaan DPR itu, kata Gamawan, dia lalu melapor kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Presiden minta ini dirapatkan dulu," katanya.

Entah mana yang benar. Pada akhirnya proyek senilai Rp 5,9 triliun ini diputuskan menggunakan dana APBN 2011-2012. Namun, hingga kini proyek e-KTP belum tuntas. Malahan, KPK mengendus bahwa proyek ini telah dikorupsi sehingga menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

MAYA AYU PUSPITASARI