INFO JABAR - Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan pembangunan berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia sebagai operator pembangunan. Karenanya, capaian pembangunan di Jawa Barat harus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah dengan melekatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
“Yang namanya pembangunan itu membuat seseorang berdaya, sehingga mampu menjadi subjek dan tidak menjadi objek,” ujar Netty pada Rakor Pokja Percepatan Pengarustamaan Gender (PUG) Melalui PPRG Tahun 2017 di Ruang Soehoed Wamean Bappeda Provinsi Jawa Barat, Senin, 13 Maret 2017.
Baca Juga:
Menurut Netty, indikator pembangunan melalui IPG dilakukan dengan mengukur pendidikan anak laki-laki dan perempuan. Hal ini karena disinyalir perempuan masih belum terdidik. Sementara, IDG mewakili sebuah kesempatan yang diberikan perempuan di ruang publik dan IPM yang berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia. “Bagi kelompok-kelompok yang alergi pada kata pemberdayaan, jangan takut. Kata pemberdayaan ini tidak akan mencabut nilai-nilai kiprah seorang perempuan untuk meninggalkan tugas asasi sebagai Ibu pendidik anak-anak,” ucap Netty.
Untuk mewujudkannya, lanjut Netty, dibutuhkan dukungan dari seluruh OPD di Jawa Barat. Sehingga, harus melibatkan berbagai sektor yang mencakup perlindungan anak, keluarga berencana, PPKH & Perlindungan Perempuan serta PUG dan kemitraan. “Saya harus garisbawahi bahwa Pengarustamaan Gender ini bukan untuk membuat sebuah kutub antara laki-laki dan perempuan. Tapi sekali lagi justru untuk menghadirkan sebuah keharmonisan,” kata dia.
Asisten Pemerintahan dan Hukum Setda Provinsi Jawa Barat Kusmayadi mengatakan tujuan rakor ini adalah untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan pengendalian dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG). Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional yang mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi dan partisipasi politik. “Strategi percepatan Pengarustamaan Gender melalui perencanaan dan penganggaran perlu terus digalakkan,” kata Kusmayadi.
Baca Juga:
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan, yaitu peringkat kelima dari 10 negara ASEAN dengan nilai capaian 68.43 poin. (*)