TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan silaturahim pimpinan lembaga negara pada Selasa, 14 Maret 2017. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pertemuan itu untuk membicarakan kebijakan ekonomi berkeadilan.
"Kami akan bicarakan bahwa pemerintah akan melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan," kata Kalla, saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Selasa, 14 Maret 2017. Kalla mengatakan itu menjelang keberangkatannya ke Istana Merdeka untuk menghadiri silaturahim.
Baca juga:
1 Persen Penduduk Ini Menguasai 50 Persen Aset
Wapres: Kesenjangan Sosial di Indonesia Sudah Lampu Kuning
Sri Mulyani Ingatkan Elit Golkar Soal Ketimpangan Ekonomi
Kalla mengatakan salah satu masalah yang dihadapi Indonesia adalah masalah kesenjangan. Pertemuan silaturahim itu dilakukan dalam upaya menunrunkan kesenjangan ekonomi.
"Agar kesenjangan kita turunkan dan bagaimana ekonomi diharapkan tumbuh dari bawah," kata Kalla.
Pemerintah berjanji terus berupaya mendorong kegiatan ekonomi dengan mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi.
Upaya ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Sejauh ini telah ada 14 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi.
Paket-paket itu diharapkan bisa mendorong daya saing industri nasional, melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakkan hukum dan kepastian usaha.
Simak juga:
BPS: Hampir 11 Persen Penduduk Indonesia Tergolong Miskin
Ekonomi Tumbuh, Darmin: Kemiskinan Tak Otomatis Turun
Selain itu, juga dengan mempercepat proyek strategis nasional. Caranya dengan menghilangkan berbagai hambatan, seperti izin yang disederhanakan, dan penyelesaian tata ruang dan penyediaan Iahan.
Kalla membantah pertemuan silaturahmi itu dilakukan untuk membicarakan kasus dugaan korupsi E-KTP. "Enggak," kata dia singkat. Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi E-KTP telah menyedot perhatian publik. Kasus ini menyeret nama-nama besar yang pernah duduk di Komisi II DPR.
AMIRULLAH SUHADA
