TEMPO.CO, Pamekasan - Bupati Sumenep, Jawa Timur, A. Busro Karim, setuju wilayahnya dimekarkan untuk memenuhi kebutuhan minimal jumlah kabupaten sebagai prasyarat pembentukan Provinsi Madura.
"Saya ini kan dipilih oleh rakyat, tidak etis jika rakyat saya menginginkan agar Sumenep dimekarkan lalu saya menolak," katanya di sela pembukaan seminar "Madura Menjadi Provinsi" di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan, Madura, Sabtu malam, 11 Maret 2017.
Baca: Anggaran Terbatas, Pemerintah Kembali Tunda Pemekaran Daerah
Pemekaran Kabupaten Sumenep merupakan salah satu wacana yang berkembang dalam berbagai diskusi dan kajian ilmiah yang digelar kelompok masyarakat di Pulau Garam selama ini.
Rencananya, kabupaten paling timur di Pulau Madura ini akan dibagi menjadi Kabupaten Sumenep seperti nama saat ini dan kabupaten kepulauan. Konsekuensinya, Sumenep akan kehilangan sumber minyak dan gas bumi yang ada di kepulauan.
"Ya kalau sudah pisah, tentu kita tidak akan bicara soal migas lagi," kata Busro Karim.
Seminar Nasional bertema "Madura Menjadi Provinsi" dibuka oleh Kepala Bakorwil IV Pamekasan Azhar mewakil Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Seminarnya sendiri dilaksanakan pada Ahad, 12 Maret 2017, mulai pukul 08.00 WIB.
"Seminar kali ini hanya untuk menyamakan persepsi, antara masing-masing kabupaten yang ada di Madura," katanya.
Simak pula: Raja Salman Akan Terbang ke Jepang, Bandara Ngurah Rai Diperketat
Seminar menghadirkan narasumber pakar hukum tata negara Prof Machfud Md., pakar ekonomi Prof Didik J. Rachbini, pakar sosial-politik Prof Siti Zuhro, dan Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOP Ditjen Otonomi Daerah Safrizal Z.A.
Seminar "Madura Menjadi Provinsi" ini diikuti bupati, wakil bupati, ketua DPRD, ketua komisi dan fraksi, akademisi, tokoh masyarakat dan pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) se-Madura.
ANTARA
