TEMPO.CO, Bandung - Sebagian besar korban banjir Bandung Selatan masih bertahan di tempat pengungsian. Dari hampir 2.000 jiwa pengungsi pada Rabu lalu, sampai Jumat siang, 10 Maret 2017 ini sebanyak 1.550 orang belum bisa kembali ke rumahnya karena banjir masih merendam. Ketinggian genangan bervariasi dari 10 hingga 150 sentimeter. “Akses jalan raya di daerah banjir sudah mulai terbuka,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, Tata Irawan, Jumat, 10 Maret 2017.
Ketinggian genangan sejak Kamis umumnya mulai turun. Namun banjir masih merendam warga di tiga kecamatan yaitu Baleendah, Dayeuh Kolot, dan Bojongsoang. BPBD mencatat, di antara pengungsi terdapat 171 orang lanjut usia, 180 anak balita, 9 ibu hamil, 34 orang ibu menyusui, dan 8 orang yang sakit. "Sebagian pengungsi memilih pulang untuk membersihkan rumah," kata Tata. Air banjir yang surut menyisakan sampah dan lumpur.
Baca juga:
Banjir Bandung Selatan, Hampir 2.000 Orang Mengungsi
Pengungsi terbanyak dari Kecamatan Baleendah dengan 897 jiwa. Pengungsi tersebar di 18 dari 22 tempat sejak Rabu lalu. Instansi pemerintah Kabupaten Bandung menangani para pengungsi banjir tahunan tersebut.
Bupati Bandung Dadang Mochamad Nasser mengatakan, berbagai upaya untuk menuntaskan persoalan banjir telah dilakukan oleh Pemkab Bandung. Untuk 2017 ini, Pemkab Bandung mengalokasikan dana hingga Rp 100 miliar yang disebar ke berbagai instansi, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan). "Berbagai anggaran ini dialokasikan untuk penataan drainase, pelebaran saluran air hingga penghijauan," katanya lewat wawancara tertulis, Jumat, 10 Maret 2017.
Pada akhir Desember 2016 lalu, Pemkab Bandung bersama-sama dengan para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Konsorsium Sabilulungan (Korsa) telah menanam lebih dari 60 ribu pohon dalam program Restorasi Kawasan Hulu Sungai Citarum, tepatnya di Kecamatan Kertasari. Selain menanam pohon, Korsa bersama masyarakat yang ada di Kecamatan Kertasari melakukan perawatan supaya pohon-pohon yang ditanam itu tumbuh dan menjadi penahan laju air sekaligus penyerap air.
Baca pula:
Bandung Kebanjiran Lagi, Aher: Bukan Berarti Kami Tak Kerja
Beberapa waktu lalu, Pemkab Bandung pun bekerja sama dengan Yayasan Leuweung Sabilulungan, melakukan pelatihan terhadap 200 kader konservasi yang merupakan petani sayuran di kawasan hulu Citarum. Dari hasil kajian Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan Umum, banjir yang kerap melanda kawasan Bandung Raya, khususnya di DAS Citarum disebabkan tingginya angka sedimentasi.
Salah satu penyebab sedimentasi itu adalah banyaknya lahan di kawasan hulu Sungai Citarum yang beralih fungsi menjadi perkebunan sayuran, seperti bawang daun, kentang, tomat dan cabai. Padahal, lahan-lahan tersebut berada di atas kemiringan 40 derajat.
Hampir seluruh lahan yang beralih fungsi ini merupakan lahan milik Perhutani dan PTPN VIII. Dengan adanya pelatihan kader konservasi dan penanaman pohon di kawasan hulu itu, para petani diharapkan ke depan beralih profesi menjadi petani kopi atau petani buah-buahan.
Untuk sementara, Pemkab Bandung dan Yayasan Leuweung Sabilulungan, akan memanfaatkan Pasir (Bukit) Munding seluas hampir 1 hektare sebagai lahan pilot project untuk alih profesi ini. Lahan ini, telah dibebaskan oleh Yayasan Leuweung Sabilulungan.
Sedangkan puluhan ribu pohon lain yang sudah ditanam Pemkab Bandung dan Korsa Sabilulungan, akan dirawat sambil mengenalkan cara penanaman dan produksi pohon buah. Jenisnya seperti pohon jeruk, alpukat, dan sebagian pohon kayu seperti Ki Hujan. Sedangkan yang ditanam di Pasir Munding berjenis pohon kopi sambil tumpang sari dengan tanaman ubi.
Menurut Bupati, pihaknya tidak bisa secara maksimal melakukan penghijauan di kawasan hulu Citarum lantaran kepemilikan lahannya berada di tangan Perhutani dan PTPN. Beberapa waktu lalu, Bupati Bandung sudah bertemu dengan Perhutani dan PTPN untuk membicarakan kerjasama pengelolaan lahan untuk dikembalikan menjadi hutan raya. "Tapi, sampai saat ini, belum ada kejelasan dari Perhutani dan PTPN," katanya.
Kampanye untuk penyadaran warga agar tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke sungai juga digencarkan. Namun masalah sampah Sungai Citarum juga terkait dengan warga di daerah lain. Sampah itu menjadi salah satu penyebab banjir karena menutupi saluran air sehingga mengakibatkan air meluber dan membanjiri pemukiman. Pada 17 Februari 2017 lalu, Pemkab Bandung mendeklarasikan Kabupaten Bandung Bersih Sampah 2020. "Kami mengajak warga untuk memilah, memilih, dan kalau bisa mengolah sampah," ujar Dadang.
Untuk sampah anorganik, bisa dikumpulkan dan diserahkan ke bank sampah untuk ditukar dengan sembako atau uang. Untuk sampah organik, bisa diolah menjadi pupuk kompos. Saat ini, sudah ada 132 bank sampah yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung. Olahan sampahnya mencapai 11,8 ton setiap harinya.
Selain membina bank sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung juga membina 88 Tempat Pembuangan Sampah Recycle Reduce dan Re Use (3R). Tempat Pembuangan Sampah 3R itu berhasil mengelola sampah 88 ton per hari atau sekitar 8,2 persen dari total produksi sampah di Kabupaten Bandung.
Dadang juga sangat berharap keterlibatan penuh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani persoalan banjir di Bandung Selatan. Hal ini dikarenakan kewenangan pengelolaan sungai berada di tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, berbagai usulan untuk mengatasi banjir dengan cara normalisasi dan pemapasan Curug Jompong, merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.
Bupati Bandung juga berharap, pemerintah pusat secepatnya membayarkan ganti rugi kepada warga di Kampung Cieunteung yang rumahnya akan dibebaskan. Lahan seluas hampir 4 hektare di Kampung Cieunteung ini seperti direncanakan, akan dijadikan polder, atau semacam waduk buatan. "Jika ini sudah dibangun, saya optimis intensitas atau volume air di Sungai Citarum akan berkurang drastis," ujar Dadang.
Pemkab Bandung juga berharap kesepakatan Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM IP) yang sudah ditandangani bersama antara Kementrian PU, Pemprov Jabar, Pemkab Bandung, Pemkot Bandung, Pemkab Bandung Barat, Pemkot Cimahi dan Pemkab Sumedang bisa berjalan secara komprehensif. “Karena persoalan banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung memiliki kaitan dengan berbagai daerah tersebut,” kata Dadang.
Cukup banyak anak sungai Citarum yang berasal di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang, semuanya bermuara di Kabupaten Bandung, di Sungai Citarum. Jika pengendalian banjir dan rehabilitasi lahan kritis di berbagai daerah tersebut tidak dilaksanakan, dampaknya akan terasa di Kabupaten Bandung.
Termasuk mengenai kebijakan yang ada di berbagai daerah itu pun, misalnya Kota Bandung membuat Tol Air, untuk mengurangi genangan dan banjir di kawasan mereka, dampaknya akan terasa ke Kabupaten Bandung. Seharusnya, kata Dadang, Kota Bandung sebelum membuat kebijakan itu, membangun terlebih dahulu Polder atau waduk untuk menampung air yang dialirkan melalui Tol Air.
"Saya sebagai Bupati berharap, berbagai rencana, kesepakatan untuk menyelesaikan banjir di Bandung Selatan ini bisa terealisasi. Kasihan warga saya, warga Kabupaten Bandung, setiap tahun selalu menderita akibat banjir," kata dia.
ANWAR SISWADI
