TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 921 pegawai negeri sipil di Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan belum menerima gaji selama tiga bulan. Alasannya karena surat keputusan mutasi yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga kini belum terbit.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan Ashari Fakhsarie Radjamilo mengakui dengan adanya perampingan se-Indonesia membuat perangkat daerah belum bisa mencairkan anggaran untuk gaji pegawai.
Itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengatur efisiensi dan efektivitas. "Sementara ini kita lakukan penyesuaian bagi perangkat daerah yang dirampingkan," tutur dia, Jumat, 24 Februari 2017.
Baca: Anggaran Mepet, Bengkulu Hentikan Pembayaran Tunjangan PNS
Sedangkan persoalan gaji, kata Ashari, pemerintah telah menyodorkan SK pengalihan dari BKN ke masing-masing perangkat daerah.
"Kemarin (Kamis, 23 Februari 2017) sudah kita serahkan SK pengalihan dari BKN. Tapi masih ada kabupaten yang belum, seperti Kabupaten Tana Toraja dan Maros, sekitar 144 orang," kata Ashari.
Ashari menjelaskan persoalan gaji PNS bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan saja, melainkan di seluruh provinsi di Indonesia. Karena itu, ia mendesak BKN agar segera menyelesaikan persoalan administrasi. "Kita terus mendesak BKN agar cepat menerbitkan SK-nya," ucap dia.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Tamzil membenarkan bahwa anak buahnya memang belum menerima gaji selama tiga bulan. Menurut dia, 921 pegawai yang belum menerima gaji tersebut mayoritas yang bertugas sebagai polisi kehutanan. "Penyebab pastinya kita belum tau," kata Tamzil.
Simak juga: Ahok Lebih Pilih Kerja ketimbang Cuti Kampanye, Ini Sebabnya
Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa PNS yang belum menerima haknya merupakan pegawai yang berstatus pindahan, yakni dari pegawai daerah menuju provinsi. Apalagi, Tamzil melanjutkan, 921 PNS tersebut awalnya merupakan pegawai lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditugaskan di daerah, tapi sekarang beralih atau berpindah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Menurut Tamzil, hal itu terjadi karena mengikuti aturan baru, mengikuti penerapan organisasi perangkat daerah (OPD) baru sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pemerintah daerah. "Saat ini yang sudah ada SK mutasinya itu baru berkisar 258 pegawai," tuturnya.
DIDIT HARIYADI
