Imigrasi Minta Freeport Laporkan Pengurangan Pekerja Asing

Rabu, 22 Februari 2017 | 04:01 WIB
Imigrasi Minta Freeport Laporkan Pengurangan Pekerja Asing
Pekerja Freeport. REUTERS/Muhammad Yamin

TEMPO.CO, Timika - Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura, Timika, Papua, meminta manajemen PT Freeport Indonesia dan berbagai perusahaan privatisasi serta kontraktornya melaporkan pengurangan pekerja asing (ekspatriat). Pengurangan itu sebagai dampak dari situasi terkini di lingkungan perusahaan tambang itu.

"Kami sudah meminta PT Freeport untuk menyampaikan data berapa banyak tenaga kerja asing yang sudah dipulangkan. Sampai sekarang kami masih melakukan pendataan soal itu," kata Kepala Seksi Sarana Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Tembagapura Dede Sulaiman, di Timika, Selasa, 21 Februari 2017.

Baca: Bos Freeport Beri Waktu Pemerintah Jokowi 120 Hari

Sesuai pendataan yang dilakukan pihak Imigrasi Kelas II Tembagapura, selama Februari saja sudah 45 orang pekerja asing yang bekerja di lingkungan PT Freeport Indonesia dan telah pulang  kampung ke negara asalnya. Adapun jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di PT Freeport dan perusahaan kontraktor serta privatisasinya hingga Februari 2017 tercatat sebanyak 712 orang. "Data sementara yang ada di kami, sudah 45 orang TKA yang pulang selama Februari," jelas Dede.

Sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura Jesaja Samuel Enock mengatakan ada beberapa alasan sehingga puluhan pekerja asing tersebut meninggalkan perusahaan tempat mereka bekerja di area pertambangan Freeport.

Baca Ini:
Mengancam ke Arbitrase, Hikmahanto: Freeport Arogan

"Ada yang kontrak kerjanya sudah selesai kebetulan bertepatan dengan momentum pengurangan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan kontraktor PT Freeport. Tapi ada juga yang terkena dampak langsung dari persoalan yang kini terjadi di PT Freeport," kata Samuel.

Menurut Samuel, pekerja asing yang sudah hengkang itu semuanya bekerja di perusahaan-perusahaan kontraktor serta privatisasi PT Freeport. Adapun pekerja asing permanen PT Freeport yang bekerja di kawasan pertambangan di Tembagapura, Mimika, Papua, hingga kini belum ada yang diberhentikan atau dipulangkan kembali ke negara asalnya.

Baca: Freeport Klaim Tak Capai Kesepakatan dengan Pemerintah

Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengakui bahwa saat ini PT Freeport Indonesia dan sejumlah perusahaan privatisasi serta kontraktornya mulai memulangkan para pekerjanya, termasuk tenaga kerja asing dari berbagai negara.

Sesuai laporan dari Dinas Tenaga Kerja setempat, kebijakan merumahkan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan Freeport maupun perusahaan kontraktor serta privatisasinya terus berlangsung sejak Freeport tidak lagi mendapatkan izin ekspor konsentrat pada 12 Januari 2017.

Baca: Freeport Bakal Gugat ke Arbitrase, Menteri Luhut: Bagus Dong...

Dinas Tenaga Kerja mencatat setidaknya sudah ada 300-an pekerja yang diberhentikan. Adapun karyawan permanen Freeport diberi kebijakan untuk dirumahkan. Sementara itu, kata Eltinus, karyawan yang pulang cuti diminta tidak kembali lagi ke Timika untuk bekerja sampai perusahaan normal kembali.

"Setiap hari ada sekitar 30-500 karyawan yang dipulangkan. Kalau ditotal, jumlahnya sudah lebih dari 1.000 orang yang dirumahkan dan di-PHK,"" kata Bupati Omaleng seusai menerima ribuan karyawan yang menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Mimika di Timika, Jumat, 17 Februari 2017.

Tenaga kerja asing yang bekerja di PT Freeport selama ini didominasi oleh tenaga kerja asal Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, dan Filipina. Keahlian mereka masih sangat dibutuhkan untuk menangani pekerjaan teknis pertambangan, seperti bagian blasting dan tambang bawah tanah.

ANTARA

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan