Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Parlemen Hong Kong-DPR RI Bahas Solusi Problem TKI

image-gnews
Fahri Hamzah. TEMPO/Tony Hartawan
Fahri Hamzah. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Parlemen Hong Kong menyatakan siap bermitra dengan DPR RI untuk membahas dan mencari solusi persoalan tenaga kerja Indonesia di wilayah itu. Ketua Tim Pengawas (Timwas) TKI DPR Fahri Hamzah menyatakan sikap Parlemen Hongkong tersebut disampaikan Wakil Ketua Legislatif IP Kin Yeun ketika menerima Tim Pengawas TKI DPR RI di Hongkong, Senin 20 Februari 2017.

Wakil Ketua Legislatif Hong Kong IP Kin Yeun, menurut Fahri, menyambut baik kedatangan Timwas TKI. Dalam petemuan dengan Parlemen Hong Kong, Fahri menyampaikan ungkapan penghargaan terhadap Pemerintah Hong Kong yang mengizinkan TKI menggunakan Victoria Park sebagai tempat berkumpul di hari libur.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Hong Kong yang telah memberikan libur dan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan Victoria Park (sebagai tempat) berlibur) dan melepaskan kepenatan setelah enam hari bekerja di rumah tangga keluarga Hong Kong," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Senin 20 Februari 2017.

Timwas TKI DPR melakukan pertemuan dengan pekerja migran Indonesia di Aula St Paul's Convent School Causeway Bay serta mengunjungi Kawasan Central dan Victoria Park pada Minggu 19 Februari 2017. Di tempat itu, pekerja Indonesia umumnya datang untuk silaturahim, berlatih berbagai kesenian daerah dan olahraga.

"Itu sebabnya kami berterima kasih atas pentingnya Victoria Park bagi para pekerja Indonesia, tetapi akan lebih ideal lagi jika benturan psikologi ini juga diantisipasi," tutur dia.

Baca juga: PT Freeport Dikabarkan ke Arbitrase, DPR Dukung Pemerintah

Karena itu, Timwas TKI DPR meminta agar persoalan psikologi tenaga kerja menjadi perhatian. Fahri berujar, TKI berasal dari latar belakang yang sangat berbeda dengan keluarga tempat mereka bekerja. Terutama bagi yang muslim yang terkait ibadah salat dan kebiasaan makanan halal. Pemerintah Hong Kong berjanji memberikan tambahan jawaban secara tertulis.

Fahri mengatakan harus ada kesadaran yang menyeluruh bahwa seluruh pekerja Indonesia di luar negeri khususnya di Hong Kong adalah bersaudara. "Konsulat Jenderal RI di Hong Kong adalah semacam orang tua yang mengayomi warga negaranya," kata Fahri. Dia meminta agar pemerintah yang diwakili oleh Konsulat Jenderal RI bersikap tegas dan berwibawa dalam membela tenaga kerja yang bermasalah di Hongkong.

Salah satu kasus TKI adalah yang menimpa Herlina, TKI asal Bima (NTB). Ia  terlilit kasus tuduhan pencurian dari majikannya. Herlina mengaku dijebak. Saat ini Herlina tinggal sementara di shelter yang dikelola Yayasan Dompet Dhuafa Hong Kong.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Fahri berpendapat, sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia belum berjalan secara optimal. Sebab, banyak agen-agen penempatan TKI di Hong Kong yang masih mengabaikan hak-hak TKI. Selain itu,  pelanggaran kontrak merupakan indikasi sistem yang selama ini masih banyak memiliki "lubang" yang harus ditutup. Hal tersebut, menurutnya, menjadi masukan berharga dalam perbaikan sistem dan regulasi terutama yang saat ini sedang dibahas di DPR, yaitu RUU Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri.

Baca juga: Freeport Beri Waktu 120 Hari pada Pemerintah Jokowi

Timwas TKI DPR sejak  Sabtu 18 Februari 2017, melakukan kunjungan kerja lapangan ke Hong Kong sebagai kelanjutan dari rapat timwas sebelumnya. Fahri yang juga Wakil Ketua DPR mengemukakan, sesuai dengan tahapan kerja tim pengawas telah melakukan identifikasi masalah pada masa prapenempatan TKI.  Kali ini, kata dia, tim melakukan tahap kerja selanjutnya, yaitu menggali dan mengidentifikasi permasalahan di masa penempatan.

Hong Kong menjadi tujuan utama timwas dalam tahap ini. Tim yang dipimpin Fahri terdiri atas Masinton Pasaribu, Andi Fauziah Pujiwatie, John Kenedy Aziz, Elnino M Husein Mohi, Saleh Partaonan Daulay, Nihayatul Wafiroh, Achmad Zaenuddin, Irma Suryani, Ermalena, dan Djoni Rolindrawan. Setiba di Hong Kong, rombongan timwas langsung mengunjungi shelter-shelter yang selama ini membantu dan memfasilitasi tenaga kerja Indonesia yang mengalami berbagai permasalahan di Hongkong.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

1 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.


Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

2 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Kresno/vel
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

2 hari lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.


Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

2 hari lalu

Ilustrasi perawatan pasien Covid-19. REUTERS
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti kasus pemecatan 249 nakes non ASN di Manggarai, NTT.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

2 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.


PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

4 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

Menurut Hasto, PDIP memiliki kepentingan agar rezim saat ini tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah menjadi sahabat partainya.


Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

4 hari lalu

Ratusan kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera memenuhi tempat parkir di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis 28 April 2022. Peningkatan pemudik dan kendaraan di pelabuhan tersebut menyebabkan kemacetan sepanjang 7 kilometer dari Pelabuhan Merak hingga Kota Cilegon bagian barat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

"Jumlah dermaga yang masih kurang, yaitu masing-masing 7 dermaga saat ini harus segera ditambah."


Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhamad Mardiono tiba di acara rapat pimpinan nasional PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Januari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan yakin partainya bakal lolos ke parlemen.


Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

4 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.