TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan penyedia aplikasi Twitter mengatasi maraknya berita bohong (hoax) dan penyebaran terorisme. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan keduanya bakal mensosialisasikan literasi media.
"Kami punya keprihatinan yang sama tentang sosial media dengan banyaknya fakenews, terorisme di sosial media dan konten berbau SARA dan kekerasan di Twitter," kata Samuel di kantor Kominfo, Jakarta, Senin 20 Februari 2017.
Baca:
Beredar Headline Sampul Koran Tempo Hoax
Media Sosial Jadi Ladang Subur Penyebaran Hoax
Samuel mengatakan persoalan akun palsu Twitter dapat diatasi dengan verifikasi akun. Melalui fitur itu, Twitter mampu mendeteksi keberadaan akun yang digandakan. "Kalau sudah verifikasi, ada centangnya tanda biru. Itu yang kita sosialisasi, kalau mau akunnya diverifikasi."
Selain itu, Samuel menjelaskan kerja sama itu juga mencakup peningkatan layanan publik dan wilayah layanan (service travel). Kerja sama ini juga untuk mengantisipasi pelanggaran hukum dalam penggunaan media sosial. "Ini jika ada pelanggaran hukum yang ada di Indonesia."
Baca juga:
Rizieq, GNPF-MUI & Munarman Tak Ikut Aksi 212, Ini Kata FPI
Rano-Embay Kedodoran, Ketua PDIP Kota Tangerang Dicopot
Twitter, kata dia, juga akan mensosialisasikan pendidikan literasi dalam memerangi berita bohong, aktivitas terorisme, dan akun yang mempromosikan kebencian. "Itu sudah menjadi policy mereka. Jadi kalau ada laporan, take actionnya lebih cepat," kata dia.
Meskipun begitu, tidak seperti dalam penanganan terorisme, penindakan terhadap keberadaan akun hoax masih harus berdasarkan laporan masyarakat. "Kalau kekerasan dan terorisme mereka punya mesin pencari sendiri. Kalau yang lain harus berdasarkan laporan," ujar Samuel.
ARKHELAUS W.
