Sidang Ahok, Jaksa Hadirkan Anggota Komisi Fatwa MUI

Selasa, 07 Februari 2017 | 09:45 WIB
Sidang Ahok, Jaksa Hadirkan Anggota Komisi Fatwa MUI
Terdakwa perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjalani sidang kedelapan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Ketua MUI Ma'ruf Amin di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, 31 Januari 2017. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan lima saksi dalam lanjutan sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut umum rencananya akan menghadirkan tiga saksi dalam sidang kesembilan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, hari ini, Selasa, 7 Februari 2017.

"Jaenudin alias Panel bin Adim, Sahbudin alias Deni, dan Hamdan Rasyid," kata Fifi Lety Indra, anggota tim kuasa hukum Ahok saat dikonfirmasi soal siapa saja para saksi itu, di Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017.

Baca: Sidang Ahok, 2 Nelayan Kepulauan Seribu Jadi Saksi

Jaenudin alias Panel bin Adim dan Sahbudin alias Deni adalah dua saksi fakta yang bekerja sebagai nelayan di Pulang Panggang, Kepulauan Seribu. Dalam sidang sebelumnya, 31 Januari 2017, keduanya tidak hadir sehingga dilakukan pemanggilan ulang pada hari ini.

Adapun Hamdan Rasyid dipanggil sebagai saksi ahli. Hamdan merupakan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sidang Ahok dijadwalkan mulai pukul 09.00. Menjelang sidang, arus lalu lintas di depan gedung Kementerian Pertanian Jakarta, tepatnya di Jalan RM Harsono yang mengarah ke Ragunan, baik jalur umum maupun bus Transjakarta, sudah ditutup.

Baca juga: Dituding Hina Ma'ruf Amin, Ahok Dilaporkan ke Bareskrim

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan tidak ada perubahan dalam prosedur pengamanan terhadap persidangan Ahok. "Tetap saja kami melakukan pengamanan seperti biasanya," kata Argo, Senin, 6 Februari.

Polemik yang terjadi antara Ahok dan tim kuasa hukumnya dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin seusai persidangan pada 31 Januari 2017 tidak menjadi alasan Polda Metro menambah jumlah personel. Secara rutin, kata Argo, sekitar 2.500 personel dikerahkan untuk mengawal jalannya persidangan Ahok.

Polisi juga memberlakukan pengalihan arus lalu lintas untuk melokalisasi massa pengunjuk rasa yang selalu hadir setiap persidangan digelar. "Kami juga seperti biasa akan menerapkan pemisahan antara massa yang pro dan kontra," ucap Argo.

ANTARA | AVIT HIDAYAT | FRISKI RIANA

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan