TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan tidak membahas kebijakan imigrasi baru Amerika Serikat saat bertemu delegasi Australia, pagi tadi. Namun, Wiranto menekankan bahwa harapan Indonesia dan Australia sama mengenai kebijakan yang dicetuskan Presiden Amerika Donald Trump.
"Kami tentu tak membicarakan hal spesifik tentang kebijakan internal AS, tapi (membahas) hal-hal yang menyangkut kawasan lain," kata Wiranto saat jumpa pers mengenai Third Ministerial Council Meeting (MCM) on Security and Law Indonesia-Australia di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2017.
Baca:
Bahas Pengungsi, Trump Mengamuk Tutup Telepon PM Australia
Dilarang Masuk AS, Editor CNN Gugat Keputusan Donald Trump
Meskipun begitu, Wiranto yang berdiri di samping Jaksa Agung Australia George Brandis mengharapkan kebijakan Presiden Donald Trump bisa menjaga stabilitas dunia internasional. "Kami harap kebijakan itu bisa memberikan jaminan bahwa hubungan antarnegara tidak berubah drastis."
Baca juga:
Gedung Putih Ultimatum Ratusan Diplomat AS Pengkritik Trump
Kaum LGBT Ragukan Janji Donald Trump, Ini Sebabnya
Presiden Trump baru saja menandatangani surat perintah (executive order) mengenai pelarangan masuknya masyarakat muslim dari tujuh negara berpenduduk mayoritas muslim, masuk ke Amerika. Ketujuh negara itu adalah Suriah, Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman dianggap berbahaya karena diduga menjadi lokasi koordinasi dan operasi kelompok teroris.
Indonesia saat ini tak masuk daftar kebijakan itu. Pemerintah Amerika meyakinkan bahwa perintah Presiden Trump itu tak didasarkan pada aspek agama, melainkan keamanan.
YOHANES PASKALIS
Berita Terkait:
Iran Uji Coba Rudal, Gara-gara Trump Larang Warganya ke AS?
