TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat suara soal kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang masuk warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas muslim. Presiden Joko Widodo menanggapi kebijakan Trump dengan berbicara soal kesetaraan.
"Prinsip konstitusi saya kira jelas bahwa yang namanya keadilan dan kesetaraan itu harus terus diperjuangkan," kata Presiden Joko Widodo sebagaimana dikutip dari siaran pers Istana Kepresidenan, Senin, 30 Januari 2017.
Baca:
Ada Peniti di Gaun Kerry Washington, Ditujukan buat Trump
Ini Korban Operasi Kontraterorisme Pertama Donald Trump
Sebagaimana telah diberitakan, pada hari Jumat lalu, 27 Januari 2017, Donald Trump menandatangani surat perintah (executive order) yang melarang warga muslim dari tujuh negara masuk ke AS. Ketujuh negara itu adalah Suriah, Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.
Baca juga:
Lawan Trump, Starbucks Janji Pekerjakan 10 Ribu Pengungsi
Hollywood Bereaksi terhadap Kebijakan Trump Larang Muslim
Surat perintah larangan masuk ke AS itu tidak berlaku permanen. Untuk warga muslim biasa, larangan masuk berlaku selama 90 hari. Sedangkan untuk pengungsi dari Suriah, larangan berlaku selama 120 hari.
Kebijakan itu memicu banyak protes. Di berbagai bandara Amerika Serikat, ratusan hingga ribuan warga AS unjuk rasa meminta muslim dari tujuh negara terlarang untuk diperbolehkan masuk. Sementara itu, dalam perhelatan Screen Actors Guild, berbagai selebritas menuding kebijakan Trump tidak adil dan paranoid karena membeda-bedakan warga yang hendak masuk ke AS untuk mencari perlindungan.
Trump pun disebut-sebut memilih warga negara muslim yang dilarang berdasarkan kepentingan bisnisnya. Sebab, ia tidak memasukkan Turki yang ancaman terorisnya juga besar. Trump memiliki bisnis di negeri itu.
Presiden Joko Widodo mengakui bahwa kebijakan Trump itu tidak berdampak ke Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Namun, ia meminta warga untuk tetap tenang dan tidak resah. "Kita (saat ini) tidak terkena dampak kebijakannya. Kenapa resah?"
Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia meminta warga Indonesia yang akan berkunjung ke AS atau berada di AS untuk tetap menghormati hukum setempat dan ikut menjaga ketertiban umum. “Apabila terjerat masalah imigrasi, bisa menghubungi seluruh perwakilan pemerintah Indonesia di AS untuk meminta bantuan."
Layanan hotline 24 jam telah diaktifkan. “Pemerintah Indonesia melalui perwakilan RI di seluruh Amerika Serikat terus mengamati perkembangan yang terjadi dan akan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul bagi WNI," ujar Direktur Jenderal Perlindungan WNI-BHI Muhammad Iqbal
ISTMAN MP
