Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara Meningkat  

image-gnews
Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Iklan

TEMPO.CO, Ternate - Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara mencatat sekitar 76.400 penduduk Maluku Utara terkategori miskin. Jumlah tersebut bertambah 1.720 dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2016 yang mencapai 74.670 orang.

Kepala Badan Pusat Statistik Maluku Utara Misfaruddin mengatakan, secara statistik penambahan penduduk miskin di Maluku Utara banyak terjadi di daerah perkotaan. Selama periode Maret hingga September 2016, kata dia, penduduk miskin di perkotaan bertambah hampir 1.900 orang menjadi 12.450 orang. Sedangkan di perdesaan cenderung mengalami penurunan.

"Penduduk miskin di daerah perdesaan hanya 63.950 orang dan angka ini berkurang seratus orang," kata Mifaruddin kepada wartawan Senin, 30 Januari 2017.

Menurut Mifaruddin, selain peningkatan dalam jumlah angka penduduk miskin, tren garis kemiskinan mengalami kenaikan 2,64 persen. Bahkan indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan mengalami sedikit peningkatan pada daerah perdesaan.

"Ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin berkurang pada daerah perdesaan namun rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran antar-penduduk miskin semakin besar," ujar Mifaruddin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasby Yusuf, staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Khairun, Ternate, menilai dengan peningkatan jumlah penduduk miskin di Maluku Utara memperlihatkan upaya pemerintah daerah setempat dalam pengentasan kemiskinan gagal. Pemerintah terlihat tidak mempunyai satu perencanaan yang terukur dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

"Seharusnya perencanaan pembangunan ekonomi di Maluku Utara harus diarahkan pada penciptaan sumber ekonomi baru yang bisa menuntaskan masalah kemiskinan. Jika tidak kondisi seperti ini tetap akan terjadi,” kata Hasby.

BUDHY NURGIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemprov Maluku Raih Kualifikasi Badan Publik Cukup Informatif

12 November 2021

Pemprov Maluku Raih Kualifikasi Badan Publik Cukup Informatif

Pemprov Maluku meraih peringkat keenam dengan total nilai 76,58. Capaian tersebut meningkat dibanding 2020 sebelumnya yang masuk pada katagori " tidak informatif".


Ma'ruf Amin Sebut Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tak Terkendala Anggaran

29 September 2021

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi khotib salat Jumat di Masjid Istana Wapres, Jakarta, 12 Juni 2020. KIP Setwapres
Ma'ruf Amin Sebut Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tak Terkendala Anggaran

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan tantangan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem saat ini bukanlah keterbatasan anggaran.


Paus Fransiskus: Pandemi Covid-19 Buktikan Pasar Bebas Gagal Beri Manfaat Sosial

4 Oktober 2020

Paus Fransiskus menyampaikan audiensi umum mingguan yang dilangsungkan secara virtual di perpustakaan resminya karena virus corona (Covid-19) di Vatikan, 19 Agustus 2020.[REUTERS]
Paus Fransiskus: Pandemi Covid-19 Buktikan Pasar Bebas Gagal Beri Manfaat Sosial

Paus Fransiskus mengatakan, pandemi Covid-19 membuktikan pasar bebas dan kebijakan ekonomi trickle-down telah gagal memberikan manfaat sosial.


Anies Baswedan Sebut Ada 362,3 ribu Orang Miskin di DKI pada 2019

12 Mei 2020

Warga beraktivitas di Kampung Kerang Ijo, Muara Angke, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019. BPS DKI Jakarta menyebut jumlah penduduk miskin di DKI mencapai 372.000 orang. ANTARA/Aprillio Akbar
Anies Baswedan Sebut Ada 362,3 ribu Orang Miskin di DKI pada 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, jumlah penduduk miskin di Ibu Kota mencapai 362,3 ribu orang pada 2019.


BPS: Angka Kemiskinan September 2019 Turun jadi 9,22 Persen

15 Januari 2020

Warga beraktivitas di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa 5 November 2019. Presiden Joko Widodo mengklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 10.96 persen pada tahun 2014 menjadi 9.41 persen pada Maret 2019. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
BPS: Angka Kemiskinan September 2019 Turun jadi 9,22 Persen

Meskipun angka kemiskinan turun, disparitas antara perkotaan dan perdesaan masih tinggi.


Bank Dunia: Ekonomi Dunia Melambat, Kemiskinan Meningkat

10 Oktober 2019

Seorang anak disuapi oleh orangtuanya sambil bermain air di Penjaringan, Jakarta, Indonesia, 4 Januari 2019. Diketahui angka kemiskinan pada 2018 merupakan terendah sepanjang sejarah dengan 9,82 persen. REUTERS/Willy Kurniawan
Bank Dunia: Ekonomi Dunia Melambat, Kemiskinan Meningkat

Bank Dunia memperingatkan negara-negara di Asia Timur dan Pasifik bahwa bahwa resiko penurunan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.


Bank Dunia: Urbanisasi Naik 1 Persen Turunkan Kemiskinan 1 Persen

3 Oktober 2019

Lead Country Economist Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander menyampaikan pemaparannya dalam acara diskusi Indonesia Economic Quarterly di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin, 1 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Bank Dunia: Urbanisasi Naik 1 Persen Turunkan Kemiskinan 1 Persen

Bank Dunia menyebut bahwa peningkatan perpindahan warga dari daerah ke kota besar atau urbanisasi berpotensi ikut mengurangi tingkat kemiskinanan.


Sri Mulyani Ingin Rekor Baru Angka Kemiskinan Terwujud di 2020

28 Agustus 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Ignite The Nation di Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2019. Tempo/Fajar Pebrianto
Sri Mulyani Ingin Rekor Baru Angka Kemiskinan Terwujud di 2020

Sri Mulyani berharap pada 2020 untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, kemiskinan bisa turun di bawah 9 persen.


Bappenas: Pemerintah Beri 4.500 Bantuan Hukum untuk Warga Miskin

19 Juli 2019

Warga beraktivitas di Kampung Kerang Ijo, Muara Angke, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019. BPS DKI Jakarta menyebut jumlah penduduk miskin di DKI mencapai 372.000 orang. ANTARA/Aprillio Akbar
Bappenas: Pemerintah Beri 4.500 Bantuan Hukum untuk Warga Miskin

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut pemerintah telah memberikan lebih dari 4.500 bantuan hukum untuk warga miskin dan rentan miskin.


Jokowi Lantik Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

10 Mei 2019

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih, Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin di Istana Negara, Jakarta, 10 Mei 2019. Tempo/Friski Riana
Jokowi Lantik Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

Jokowi memimpin Gubernur Maluku Utara Abdul Gani dan wakilnya Al Yasin membaca sumpah jabatan.