Majelis Adat Dayak Desak Rizieq Syihab Diadili

Sabtu, 28 Januari 2017 | 19:22 WIB
Majelis Adat Dayak Desak Rizieq Syihab Diadili
Imam besar Front Pembela Islam, Rizieq Syihab menaiki kendaraan usai diperiksa terkait uang berlogo "palu-arit " di Polda Metro Jaya, Jakarta, 23 Januari 2017. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Banjarmasin -Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional, Yakobus Kumis, terus menyuarakan kecaman keras terhadap pemimpin Front Pembela Islam, Habib Rizieq Syihab.

“Tangkap dan adili Habib Rizieq Syihab atas laporan anak-anak bangsa yang masih cinta NKRI,” ujar Yakobus di sela pengukuhan pengurus Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Selatan periode 2016-2021 di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Sabtu 28 Januari 2017. 



Yakobus menuding Rizieq sebagai provokator yang menebar kebencian, melecehkan kepala negara, dan penistaan terhadap agama lain. “Ia mengatakan kafir terhadap pemimpin yang bukan muslim,” Yakobus menambahkan. 

Baca:
Penyebab Orang Dayak Terus Suarakan Pembubaran FPI



Yakobus mendorong semua elemen bangsa, tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat memberikan keteladanan lewat pemikiran, tutur kata, dan sikap yang menjunjung multikulturalisme. Yakobus mengingatkan bahwa ideolog Pancasila merupakan pandangan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia.

“Indonesia negara masa depan dunia. Masyarakat Dayak harus bersikap adil terhadap semua umat manusia, masyarkat Dayak tidak pernah memberontak, dan selalu mendukung NKRI. Kami tegas mengawal kebhinekaan,” ia menegaskan. 
Baca:
Ditolak di Surabaya, Rizieq Pilih Pergi ke Lombok

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, mengatakan suku Dayak mesti ikut berkontribusi membangung daerah. Ia berharap DAD Kalimantan Selatan membawa manfaat sekaligus menjaga keutuhan NKRI. “DAD harus mendukung pembangunan di sini agar berjalan lancar dan aman,” demikian Sahbirin. 



DIANANTA P. SUMEDI

Simak juga: 
Wanita Bersama Patrialis Akbar: I'm OK



 

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan

Berita Terbaru