TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mempertanyakan operasi tangkap tangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terhadap hakim MK (Mahkamah Konstitusi) Patrialis Akbar. Sebab, kata dia, penangkapan itu tak dilakukan pada saat para tersangka sedang transaksi.
"Tangkap tangan itu, yang kita pahami bersama, ada penangkapan secara langsung, on the spot, dengan barang bukti," kata politikus Partai Gerindra tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 27 Januari 2017.
Baca: Jika Suap Terbukti, MK Diminta Koreksi Putusan Patrialis
Menurut Fadli, KPK perlu memberikan penjelasan terkait penangkapan Patrialis dan 10 orang lain atas dugaan suap uji materi Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. "Jangan sampai ada pendapat-pendapat yang berbeda-beda," kata dia.
Patrialis ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Patrialis diduga menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman, terkait dengan uji materi Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Basuki Hariman, yang memiliki 20 perusahaan impor sapi, juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Patrialis, yang juga pernah menjabat anggota DPR dari PAN, membantah dirinya menerima suap dari Basuki.
Lihat: Tangani Kasus Patrialis, Ini Komposisi Majelis Kehormatan MK
Fadli menilai penetapan sebagai tersangka kepada hakim Mahkamah Konstitusi adalah musibah terhadap lembaga peradilan. "Tentu ini satu musibah yang saya kira harus jadi pelajaran," ujar Fadli.
ARKHELAUS W.
