Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KY Terima 1.682 Laporan Masyarakat Sepanjang 2016

image-gnews
Komisi Yudisial, Jakarta. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Komisi Yudisial, Jakarta. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Yudisial telah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebanyak 1.682 laporan dan 1.899 tembusan sepanjang 2016.

Hal itu diungkapkan Komisi Yudisial Ketua (KY) Aidul Fitriciada Azhari dalam acara penyampaian Laporan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Outlook Tahun 2017 di Jakarta, Selasa, 24 Januari 2017.

Baca juga: Kekuasaan Kehakiman Perlu Ditata Kembali

Laporan tersebut terdiri dari 262 dilaporkan langsung ke kantor KY, sebanyak 1.198 dikirimkan via pos, 36 berdasarkan informasi yang diterima KY melalui berbagai pihak, sebanyak 186 laporan disampaikan via kantor penghubung, dan sebanyak 1.899 melalui surat tembusan.

Menurut Aidul, dari laporan tersebut 416 laporan dinyatakan lengkap dan sudah diregister untuk ditindaklanjuti, 170 laporan merupakan bukan kewenangan KY, 224 laporan diteruskan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, 13 laporan diteruskan ke instansi lainnya, 379 laporan merupakan permintaan pemantauan, 164 laporan ditutup karena tidak melengkapi kelengkapannya maupun dicabut oleh pelaporannya dan 40 laporan diarsipkan karena tidak tidak dilengkapi alamat pelapor.

Simak pula: KPK dan KY Pantau Sidang Praperadilan Dahlan Iskan

Dari 416 laporan yang bisa ditindaklanjuti, sebanyak 218 laporan sudah selasai proses analisisnya dan 198 laporan belum selesai dianalisis. Sedangkan, sisa penyelesaian laporan 2015 sebanyak 117 laporan, sehingga ada 335 laporan yang sudah selesai dianalisis pada 2016.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan hasil keputusan sidang panel atau pleno, KY menyatakan 118 laporan telah ditindaklanjuti dan 302 laporan tidak bisa ditindaklanjuti. Tindaklanjut dari penanganan laporan tersebut, KY telah melakukan pemeriksaan terhadap 570 orang, yakni 93 terlapor, 112 pelapor, 337 saksi dan 28 kuasa hukum pelapor.

Lihat juga: Sidang Jessica, KY Akan Kawal sampai Keputusan Final

KY berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut telah merekomendasikan kepada 57 hakim dijatuhi sanksi, yakni 19 hakim diberi sanksi ringan, 19 hakim diberi sanksi sedang dan 11 hakim diberi sanksi berat.

Pada 2016 ini, KY bersama Mahkamah Agung telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan Hakim sebanyak tiga kali, yakni memberhentikan dengan hormat Hakim Falcon pada 13 April 2016, menberhentikan dengan hormat Hakim Elvia Darwati pada 13 Desember 2016 dan keputusan terhadap Hakim Pangeran Napitulu pada 13 Desember 2016 ditunda setelah terlapor tidak datang ke MKH karena sakit.

ANTARA

Baca juga:
Megawati Dilaporkan ke Polisi karena Pidatonya di HUT PDI-P
Jadi Sopir di Australia, Denny Indrayana Dipuji Netizen

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

6 Januari 2024

Juru bicara  KY Miko Ginting. Foto : LinkedIn
Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

Miko Susanto Ginting menyampaikan dirinya resmi berhenti menjabat sebagai juru bicara Komisi Yudisial (KY) per 1 Januari 2024.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Komisi III DPR Akan Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KY Mulai Besok

30 November 2020

Herman Hery. antaranews.com
Komisi III DPR Akan Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KY Mulai Besok

Herman Hery, mengatakan Komisi III DPR mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Yudisial (KY) mulai Selasa 1 Desember 2020


Ini 10 Daerah Terbanyak Pelaporan Hakim Diduga Langgar Etik

2 November 2019

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, saat ditemui di Gedung Komisi Yudisial, di Kramat, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Oktober 2019. Tempo/Egi Adyatama
Ini 10 Daerah Terbanyak Pelaporan Hakim Diduga Langgar Etik

Hampir separuh dari laporan yang masuk Komisi Yudisial dikirimkan melalui surat (pos).


Penyuap Hakim Lasito Divonis 3 Tahun Penjara

3 September 2019

Ilustrasi Suap. shutterstock.com
Penyuap Hakim Lasito Divonis 3 Tahun Penjara

Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun


Menerima Vonis 4 Tahun Penjara, Hakim Lasito Seret Hakim Lain

3 September 2019

Ilustrasi suap
Menerima Vonis 4 Tahun Penjara, Hakim Lasito Seret Hakim Lain

Usai sidang, Lasito menyatakan ikhlas dengan putusan yang dijatuhkan tersebut.


Dinyatakan Terima Suap, Hakim Lasito Divonis 4 Tahun Penjara

3 September 2019

Ilustrasi suap atau operasi tangkap tangan. shutterstock.com
Dinyatakan Terima Suap, Hakim Lasito Divonis 4 Tahun Penjara

Dalam pertimbangannya, hakim menilai Lasito merupakan pelaku utama.


KPK Tahan Bupati Jepara Terkait Kasus Suap Hakim PN Semarang

13 Mei 2019

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019. Ahmad Marzuqi ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemberian suap terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang terkait gugatan praperadilan yang diajukannya di PN Semarang. TEMPO/Imam Sukamto Penyidik KPK melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap tersangka Ahmad Marzuqi, dalam tindak pidana korupsi dugaan suap terhadap hakim tunggal Pengadilan Negeri Semarang terkait putusan atas praperadilan kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik. Foto : TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tahan Bupati Jepara Terkait Kasus Suap Hakim PN Semarang

KPK resmi menahan Bupati Jepara Ahmad Marzuki setelah sempat memeriksanya sebagai tersangka sebanyak lima kali.


KPK Periksa Seorang Hakim dalam Kasus Suap Hakim PN Jaksel

22 Januari 2019

Ilustrasi suap
KPK Periksa Seorang Hakim dalam Kasus Suap Hakim PN Jaksel

KPK menyangka suap hakim itu untuk mempengaruhi putusan sela perkara perdata agar tidak bisa diterima.


KPK Perpanjang Masa Penahanan Hakim PN Jakarta Selatan

14 Desember 2018

Ketua Majelis Hakim PN Jaksel Iswahyu Widodo, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 29 November 2018. KPK berhasil menjaring sejumlah hakim dan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam operasi tangkap tangan. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Perpanjang Masa Penahanan Hakim PN Jakarta Selatan

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan lima tersangka.