Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dana Dinas Gubernur Maluku Utara Rp20 M, Dana Bencana Rp3 M

Editor

Budi Riza

image-gnews
Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan Menteri ESDM Sudirman Said (kiri) serta Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani (kanan) saat meninjau panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Daruba, Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara, 5 April 2016. PLTS tersebut memanfaatkan energi matahari untuk meniadi energi listrik melalui photovoltaic module (green energy), berkapasitas 350 kWp, terdiri dari Modul Surya sebanyak 1348 unit, dan On Grid Inventer sebanyak 14 unit, untuk mengkonversi dari Pembangit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang kini digunakan di Kepulauan Morotai. ANTARA FOTO
Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan Menteri ESDM Sudirman Said (kiri) serta Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani (kanan) saat meninjau panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Daruba, Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara, 5 April 2016. PLTS tersebut memanfaatkan energi matahari untuk meniadi energi listrik melalui photovoltaic module (green energy), berkapasitas 350 kWp, terdiri dari Modul Surya sebanyak 1348 unit, dan On Grid Inventer sebanyak 14 unit, untuk mengkonversi dari Pembangit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang kini digunakan di Kepulauan Morotai. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Ternate - Dana perjalanan dinas Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, untuk tahun 2017 ini mengalami lonjakan hingga mencapai Rp 20 milyar dari sebelumnya hanya mencapai Rp 9,9 milyar. Dana ini lebih besar daripada dana penangulangan bencana yang hanya sekitar 15 dari dana perjalanan dinas atau sekitar Rp 3 milyar.

Menurut data yang diperoleh Tempo, dana perjalanan dinas gubernur ini dialokasikan untuk membiayai perjalanan kegiatan konsultasi dalam daerah dan luar daerah. Jumlah fantastis ini juga digunakan untuk peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah.

Muabidin Radjab, Sekretaris Daerah Maluku Utara saat dihubungi Tempo, menolak memberikan tanggapan. Permintaan wawancara pun tidak ditanggapi. Sejumlah pejabat seperti Kepala rumah tangga Gubernur dan Kepala Badan Pengelolahan Keuangan Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbay, bahkan terkesan menghindari wartawan terkait isu ini.

Kepada Tempo, Halid Alkatiri, Kepala Biro Humas Provinsi Maluku Utara, mengatakan kenaikan anggaran perjalanan dinas gubernur Maluku Utara tahun 2017 sebesar Rp 20 milyar masih dianggap normal. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memang membutuhkan dana perjalanan dinas yang besar untuk kepentingan daerah.

"Kami anggap masih normal, untuk rinciannya silakan tanyakan bagian keuangan, itu saja ya," kata Halid yang dihubungi TEMPO Selasa 24 Januari 2017.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Azis Hasyim, staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate, menilai perjalanan dinas guburnur Maluku Utara sebesar Rp 20 milliar merupakan bentuk ketidakperpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik.

Apalagi anggaran itu diberikan saat kondisi keuangan daerah yang tidak sehat akibat terbebani tunggakan utang yang besar.

"Mestinya sebagai pemimpin harus lebih mempertimbangkan aspek-aspek yang mendorong percepatan pembangunan daerah daripada memenuhi hasrat perjalanan dinas yang sejauh ini tidak berkontribusi signifikan dalam pembengunan daerah. Bahkan justru sebaliknya membuat shock keuangan pada postur pembiayaan daerah," kata Azis.

BUDHY NURGIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

22 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

40 hari lalu

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

50 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.


Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Menko Polhukam, Mahfud MD bersama jajaran memberikan keterangan  soal Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir di kantor Kementrian Kordinator Bidang Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. Dalam keteranganya, Mahfud mengumumkan secara resmi bahwa masa tugas dari Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang telah berahir, dan Satgas TPPU telah menangani ratusan surat laporan dan dibahas dengan sistematis oleh 12 angota ahli. TEMPO/ Febri Angga Palguna. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.


Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Calon wakil presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka saat berkampanye di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 16 Januari 2024. Putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu berkeliling kampung sembari membagikan buku tulis kepada anak-anak di lokasi. Gibran diketahui mengambil cuti sebagai Wali Kota Solo selama tiga hari sejak 15 hingga 17 Januari besok. Selama cuti itu, dia disebut akan berkampanye Pilpres 2024 di Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).


Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali masuk kerja di Balai Kota Solo, Kamis, 18 Januari 2024, setelah mengambil cuti kampanye selama 3 hari. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.


Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Sukasno. Foto: Istimewa
Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.


Jokowi Minta Anggaran Perguruan Tinggi Diperbesar: Presiden yang Akan Datang Mau Tidak Mau Lanjutkan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sebelum berangkat ke Indonesia dari Brunei Darussalam pada Minggu (14 Januari 2024). (ANTARA/HO-Presiden Sekretariat)
Jokowi Minta Anggaran Perguruan Tinggi Diperbesar: Presiden yang Akan Datang Mau Tidak Mau Lanjutkan

Menurut Jokowi, presiden penggantinya tidak akan berani memotong anggaran yang sudah diperbesar dari sekarang


Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

10 Januari 2024

Suasana lalu lintas di Jalan Raya Cisauk setelah flyover Cisauk dioperasikan. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

Flyover Cisauk diklaim sebagai proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.