TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan menyerahkan bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia untuk Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Selain menyerahkan bantuan berupa makanan, Indonesia memberi bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan di daerah yang mayoritas beretnis Rohingya tersebut.
"Ibu Menlu insya Aallah akan menyerahkan bantuan pada Sabtu, 21 Januari mendatang," kata Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Luar Negeri Salman Al Farisi, Rabu, 18 Januari 2017, dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat.
Bantuan untuk Rakhine telah dilepas Presiden Joko Widodo pada 29 Desember 2017 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Bantuan berupa bahan makanan berjumlah sepuluh kontainer tersebut ditujukan kepada masyarakat di Rakhine, Myanmar, yang didera konflik etnis. Bantuan pemerintah Indonesia itu akan diserahkan melalui Menteri Sosial Myanmar dan Chief Minister of Rakhine State.
Baca juga:
Karirnya Disebut Melesat, KSAU: Itu Urusan Pimpinan
Desy Ratnasari Angkat Bicara Soal Survei dan Pilkada Jawa Barat
Salman berujar, bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia bukan hanya bersifat jangka pendek, tapi juga jangka menengah dan panjang. "Karena itu, bantuan Indonesia diharapkan beyond humanitarian ataupun emergency relief. Kita ingin menekankan pada program-program pembangunan yang tidak saja dilakukan pemerintah, tapi juga bersinergi dengan lembaga kemanusiaan, termasuk di sektor bisnis," tutur Salman. Dia mencontohkan bantuan yang disalurkan organisasi non-pemerintah, seperti Dompet Dhuafa dan Pos Keadilan Peduli Umat.
Dia mengatakan bantuan jangka pendek dan menengah itu di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Retno direncanakan meresmikan dua sekolah di Rakhine. Peresmian dua sekolah ini menyusul empat sekolah lain yang telah berdiri di Rakhine.
Dalam bidang kesehatan, bantuan Indonesia berupa pembangunan rumah sakit. Ini, misalnya, dilakukan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) yang berencana membangun rumah sakit di Rakhine. "Tentu saja nanti akan didukung lembaga-lembaga dalam penyediaan di bidang kesehatan, termasuk pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan," kata Salman. Dia berujar, saat ini, sudah ada tim advance yang akan mengkaji berbagai kebutuhan, termasuk layanan kesehatan.
Baca juga:
Hary Tanoe Akan Temui Putra Donald Tump, Ini Agendanya
Ini Kebijakan Ahok yang Diubah Sumarsono
Pengembangan sumber daya manusia (capacity building) tidak hanya dilakukan pada tenaga kesehatan, tapi juga para guru di Myanmar. Pemerintah akan memanfaatkan sekolah Indonesia di Yangon sebagai salah satu pusat pengembangan kapasitas bagi para guru di Myanmar. Bantuan juga diprioritaskan pada pembangunan kapasitas di bidang ekonomi berupa peningkatan produktivitas masyarakat. Ini dilakukan, misalnya, dalam peningkatan pemanfaatan lahan-lahan yang ditinggalkan karena konflik.
Pemerintah berharap semua upaya yang dilakukan Indonesia itu menjadi salah satu bentuk rekonsiliasi nasional bagi kelompok-kelompok yang berkonflik. "Jadi, dengan kegiatan sosial dan ekonomi, mereka akan mampu menghadapi berbagai macam kebutuhan hidup yang ada," kata Salman.
AMIRULLAH SUHADA
