Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Jokowi Belum Puas Pemberantasan Pungli

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Presiden Joko Widodo memberikan pengantar dalam rapat koordinasi dengan para Panglima Komando daerah Militer dan Kepala Kepolisian daerah di Istana Negara, Jakarta, 24 Oktober 2016. Jokowi membahas dua hal yaitu mengenai Pungutan liar dan Pilkada. Tempo/Aditia Noviansyah
Presiden Joko Widodo memberikan pengantar dalam rapat koordinasi dengan para Panglima Komando daerah Militer dan Kepala Kepolisian daerah di Istana Negara, Jakarta, 24 Oktober 2016. Jokowi membahas dua hal yaitu mengenai Pungutan liar dan Pilkada. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya puas dengan jalannya kebijakan pemberantasan pungutan liar. Membuka ratas soal reformasi hukum di Istana Kepresidenan, ia meminta kebijakan pemberantasan pungli untuk dievaluasi dan ditingkatkan lagi.

"Saya juga ingin menekankan lagi bahwa pemberantasan pungli harus diikuti dengan pembenahan yang sistemik," ujarnya di Istana Kepresidenan, Selasa, 17 Januari 2017.

Presiden Joko Widodo menjelaskan, yang ia maksud dengan pembenahan sistemik adalah memperbaiki sistem atau operasional yang selama ini memberi celah untuk masuknya praktik pungli. Sebagai contoh, usai memberantas pungli untuk percepatan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), maka langkah selanjutnya yang harus diambil adalah mengubah sistem pelayanan SIM agar lebih ringkas.

"Artinya, setelah kita menyelesaikan punglinya, langsung masuk ke sistemnya, perbaiki dan benahi. Pemberantasan pungli adalah pintu masuk perbaikan layanan publik agar semakin cepat dan berkualitas," ujar Presiden Joko Widodo menegaskan.

Jokowi menambahkan bahwa perbaikan sistemik itu jangan hanya di hilir saja, tetapi juga harus ke hulu. Dengan kata lain, selain memperbaiki sistem yang sebelumnya rentan pungli, juga mengubah regulasi yang selama ini mendorong praktik pungli itu sendiri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bahkan, Jokowi mengatakan bahwa penataan regulasi akan jadi prioritas reformasi hukum selanjutnya. Sebab, ia ingin agar peraturan perundang-undangan bisa sejalan dengan kepentingan nasional, bukan malah mempersulit.

"Evaluasi aturan yang tidak sinkron, cenderung membuat urusan jadi berbelit-belit dan menimbulkan multitafsir," ujarnya.

Sebagai catatan, Kemenkopolhukam pernah menyatakan bahwa ada 17 ribu kasus pungli di Indonesia. Adapun nilai pungli-nya bervariasi mulai dari Rp 500 ribuan hingga yang bernilai miliaran.

ISTMAN MP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

22 Juli 2022

Ilustrasi pungli. Shutterstock.com
Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

Polda Metro Jaya menyelidiki viral video dugaan aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi terhadap para sopir truk.


Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

18 Juni 2021

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.
Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

Untuk pengelolaan wisata, Pemkab Kediri sudah menggunakan sistem Transaksi Non Tunai (TNT). Sistem berbasis elektronik ini meminimalisir praktik pungutan liar.


Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

26 April 2021

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

Melalui sistem #LaporHendi, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mendapat laporan adanya pungli Rp 300 ribu oleh oknum pegawai Kelurahan Muktiharjo Kidul.


Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

29 Desember 2019

Terminal Bus Baranangsiang di Jalan Raya Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, Juli 2012. TEMPO/Subekti
Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

"BPTJ tidak mungkin menyelesaikan sendiri," kata Kepala Humas BPTJ Budi Rahardjo soal dugaan pungutan liar di Terminal Baranangsiang.


Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

18 Desember 2019

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi saat menghadiri acara Indonesia Transport, Logistics, and Maritim Week 2017 di Jakarta International Expo, Jakarta,  11 Oktober 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH
Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

Praktik pungli berupa pemberian uang rokok saat proses penanganan kontainer diduga masih eksis di Pelabuhan Tanjung Priok.


Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

16 Desember 2019

Petugas beraktivitas saat bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 14 November 2019. Ada juga sejumlah program yang disiapkan untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan ke daerah. Antara lain ada Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Infrastruktur, dan Dana Desa. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

Praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ternyata masih marak.


Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

14 Agustus 2019

ilustrasi penjara
Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

Dorfin mengaku kerap memberikan uang kepada petugas jaga dengan nominal Rp100 ribu-Rp200 ribu.


Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

14 Juli 2019

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan lima visi pemerintahannya untuk periode kedua nanti dalam pidato bertajuk
Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

Jokowi mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat pungli. Terlebih jika menyangkut perizinan sehingga bisa menghambat investasi yang masuk.


Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

7 Februari 2019

Seorang anak mengangkat sertifikat tanah saat berlangsung Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu, 19 Desember 2018. Presiden menyerahkan sebanyak 2.050 sertifikat dalam penyerahan kali ini.  ANTARA/Puspa Perwitasari
Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

Seorang warga di Grogol Utara, Jakarta Selatan mengaku dipungut uang Rp 3 juta yang disebut sebagai uang lelah untuk memperoleh sertifikat tanah.


Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

28 September 2018

Pendaftaran CPNS. TEMPO/ISHOMUDDIN
Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

Bupati Jember, Jawa Timur, Faida, menegaskan bahwa tidak ada titipan ataupun pungutan yang harus dibayar dalam pendaftaran CPNS 2018.