TEMPO.CO, Makassar - Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek Dikti) mengajukan anggaran sebesar Rp 8,6 triliun untuk membantu menyelesaikan pembangunan gedung perguruan tinggi di Indonesia pada 2017. Menristek-Dikti Mohammad Nasir menyatakan anggaran untuk kementerian tersebut pada tahun ini menurun dibandingkan sebelumnya namun bukan halangan untuk membantu menyelesaikan pembangunan gedung di berbagai kampus di Tanah Air.
"Kemarin kami sudah diaudit oleh BPKP. Kami juga sudah melaporkan ke Presiden jika banyak gedung yang masih butuh penyelesaian sehingga kita segera ajukan Rp 8,6 triliun melalui inpres atau intruksi presiden," kata Muhadjir seusai meresmikan Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
Terkait anggaran yang menurun menjadi Rp 38 triliun dari tahun sebelumnya Rp 39 triliun, Muhadjir mengatakan akan tetap memaksimalkan kinerja dari kementerian yang dipimpinnya. Bahkan, Muhadjir berencana melakukan terobosan dengan menaikkan nilai jumlah beasiswa bidik misi yang sebelumnya mendapatkan anggaran atau bantuan dana Rp600 ribu menjadi Rp 850 ribu per mahasiswa.
Selain itu, kata Muhadjir, pihaknya akan menambah kuota penerima beasiswa bidik misi agar bisa lebih dirasakan masyarakat atau mahasiswa di Indonesia.
Muhadjir juga akan mendorong agar biaya operasional yang ada di perguruan tinggi seperti menyangkut pemeliharaan, biaya listrik, kebersihan dan biaya operasional lainnya sudah dianggarkan untuk lebih mempermudah perguruan tinggi. "Termasuk gaji pegawai juga kita anggarkan. Begitupun peningkatan anggaran di perguruan tinggi, kita anggarkan biaya beasiswa kemahasiswaan yang lain,"katanya.
Dengan anggaran sebesar Rp38 triliun itu, lanjut Muhadjir, Kementerian akan memangkas biaya yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan. Biaya itu akan dialihkan untuk beasiswa bagi mahasiswa di tanah air.
ANTARA
