TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintah akan melakukan reformasi pertanahan secara besar-besaran pada 2017 yang sudah diawali pada 2016. "Ini merupakan redistribusi aset atau land reform yang akan dilakukan besar-besaran pada 2017," kata Presiden Jokowi dalam perayaan HUT ke-18 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Jakarta, Minggu, 15 Januari 2017.
Presiden menyebutkan, reformasi agraria dengan membagikan tanah kepada rakyat yang dilakukan pada 2016 akan terus dikerjakan pada 2017. Jokowi menyebutkan pemerintah sudah memberikan pengakuan kepada sembilan kelompok masyarakat hukum adat dengan memberikan lahan seluas 12.544 hektare untuk 5.712 kepala keluarga (KK).
Simak: Land Reform, Pemerintah Bagikan Jutaan Juta Hektare Tanah ke Rakyat
"Ada hampir 2.000-an masyarakat hukum adat tetapi yang diberi baru sembilan. Ini baru awal, karena kita punya stok 12,7 juta hektare lahan yang siap diberikan baik kepada kelompok masyarakat adat maupun kepada rakyat di sekitar hutan," kata Jokowi.
Presiden menjelaskan, sejak awal pemerintah menjalankan kebijakan ekonomi berjiwa Pancasila yang bernafas gotong royong. Tujuan kebijakan ekonomi diarahkan untuk menghantarkam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Ini akan terus-menerus kita lakukan seperti kebijakan BBM satu harga," katanya.
Baca Juga:
Jokowi mengatakan kebijakan itu sudah diperjuangkan 1,5 tahun lalu dan baru terlaksana tiga bulan yang lalu atau Oktober 2016. Harga Premium di Papua terutama di pegunungan bisa Rp 60 ribu hingga Rp 100 ribu per liter, di Jawa hanya Rp 6.450 per liter.
"Ini berpuluh tahun sudah terjadi, kemarin kita samakan menjadi satu harga. Di Jawa naik Rp 500-Rp 1.000 demo tiga bulan. Di Papua Rp 60 ribu bertahun-tahun tidak pernah demo," kata Jokowi.
Baca: Jokowi Ingin Semen Satu Harga di Seluruh Indonesia
PKPI merayakan hari ulang tahun di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Presiden hadir didampingi Ketua Umum PKPI Hendropriyono dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hadir pua mantan Gubernur DKI juga mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) , Sutiyoso, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Ketua MPR, Zulkifli Hasan.
Sejumlah menteri juga hadir. Di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
ANTARA | ANGELINA ANJAR SAWITRI
