TEMPO.CO, Jambi - Ratusan lubuk larangan (habitat ikan sungai) yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, diangkat ke tingkat nasional karena sudah menjadi tradisi masyarakat setempat.
"Lubuk larangan yang ada di Merangin ini sekarang sudah terdaftar di tingkat kementerian. Sebab, ini merupakan tradisi budaya masyarakat Merangin yang harus terus dipertahankan keberadaannya," kata Bupati Merangin Al Haris di Merangin, Selasa, 10 Januari 2017.
Haris berjanji akan terus memperbanyak jumlah lubuk larangan di setiap daerah aliran sungai di wilayahnya. Targetnya setiap desa punya lubuk larangan.
"Setiap desa harus punya lubuk larangan," kata Haris saat meresmikan Lubuk Larangan Koto Ramai, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin.
Dia menjelaskan, pengelolaan lubuk larangan secara adat adalah upaya mengajarkan kepada generasi muda bagaimana menjaga habitat ikan sungai dengan baik. Apalagi semua peraturan terkait dengan lubuk larangan diatur dalam peraturan desa (perdes).
"Perdes itu tentunya dipatuhi seluruh masyarakat dan akan mendapatkan sanksi adat bila dilanggar atau mengambil ikan di lubuk larangan sebelum waktunya. Sanksinya, denda beras 20 gantang, kambing satu ekor, sekaligus selemak semanisnya, serta uang tunai Rp 50 juta," katanya.
Selain menjaga habitat ikan, lubuk larangan juga akan menjaga kebersihan sungai. Sebab, saat ini, ada beberapa sungai di Merangin yang tercemar akibat penambangan emas tanpa izin (PETI). "Dengan adanya lubuk larangan ini, tentu sungai-sungai terjaga dari pencemaran," ujarnya.
Setiap lubuk larangan yang dibuat masyarakat, kata Haris, pemerintah siap membantu menebarkan bibit ikan. Karena itu, Haris meminta Dinas Perikanan Merangin memberikan nomor registrasi guna menganalisis ikan apa yang cocok di lubuk larangan di setiap desa.
Saat meresmikan lubuk larangan di pangkal Jembatan Desa Koto Ramai, Haris menebar 6.000 bibit ikan dari berbagai jenis. Lubuk larangan itu akan dibuka/dipanen masyarakat bersama-sama dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan.
Sedangkan hasil penjualan ikan dari pembukaan lubuk larangan itu digunakan untuk membangun desa. Seperti, membangun masjid dan sarana umum lain atas persetujuan pemuka adat desa.
ANTARA
Baca juga:
Sidang Penodaan Agama, Ahok Sebut Irena Handono Saksi Palsu
Kasus E-KTP, KPK Pertemukan Setya Novanto dengan Saksi Lain
