Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kecewa Kinerja Bupati, Mahasiswa Segel Kantor Bupati

image-gnews
Massa gabungan dari PMII, HMI dan GIPSI melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur, 29 September 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Massa gabungan dari PMII, HMI dan GIPSI melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur, 29 September 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Bangkalan - Puluhan aktivis mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bangkalan, Selasa, 10 Januari 2017. Mereka juga menyegel pintu masuk utama gedung pemda dan kemudian menggelar tahlilan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja Bupati Makmun Ibnu Fuad. "Roda pemerintahan di Bangkalan mati suri, kacau dan amburadul," kata Ketua Umum, PC PMII Bangkalan, Bahiruddin.

Menurut Bahir, penilaian itu bukan tanpa dasar. Sejak terpilih jadi bupati pada 2014 silam, Makmun tak bisa mengelola pemerintahan, Jarang masuk kantor pula. Puncaknya terjadi tahun 2016, APBD Bangkalan 2017 terlambat disahkan. Kementrian Dalam Negeri pun menjatuhkan sanksi tidak gajian selama enam bulan kepada bupati dan pimpinan DPRD Bangkalan.

Baca juga:

Kasus Dugaan Makar, Rachmawati Merasa Dipojokkan 
Keluarga Mahasiswa ITB: Kenaikan BBM Langgar Undang-Undang

Dampak keterlambatan pengesahan APBD, kata Bahir, sangat masiv. PMII mendapat informasi bahwa PNS di sejumlah instansi belum gajian selama enam bulan. "Informasi ini kami dapat dari orang provinsi," ujar dia.

Di luar kisruh APBD, lanjut Bahir, ada sejumlah instansi baru hasil pemecahan dan perampingan di Bangkalan belum punya pimpinan. Seperti di Kantor Komunikasi, Pengelolaan Pasar dan Dinas Sosial. Dampaknya jelas, instansi baru itu belum bisa mendapatkan anggaran untuk menjalankan program di 2017. "Harus segera dilantik pejabatnya," kata dia.

Sementara itu, soal keterlambatan gaji, sejumlah PNS membenarkan belum menerima gaji. Namun bukan selama 6 bulan. "Hanya untuk bulan januari," kata HD, seorang PNS di Bangkalan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pembelaan terhadap keterlambatan APBD datang dari Ketua DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi. Dia membantah bahwa APBD tahun 2017 terlambat disahkan. Menurut politisi Gerindra ini, Perda APBD 2017 telah diketuk palu pada 30 Desember 2016. "Bisa dicek," kata dia.

Imron mengakui, pembahasan APBD memang dikebut karena keterlambatan pengajuan dari Pemda. Pemda lambat mengajukan karena ada ada perubahan aturan terkait Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Aturan mengharuskan sejumlah instansi dimekarkan dan instansi lain dihapus seperti Dinas Perhubungan dan Kantor Pengelolaan Pasar.

"Karena aturan ini, pola penganggaran pun berubah karena ada instansi baru. ini menghambat pemkab menyusun anggaran," ungkap dia.

MUSTHOFA BISRI

Simak:
Diperiksa KPK, Kepala Kanwil Pajak DKI Bungkam

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Abadi Pesantren Merupakan Hasil Perjuangan PKB

27 Oktober 2023

Dana Abadi Pesantren Merupakan Hasil Perjuangan PKB

Program Dana Abadi Pesantren sudah berjalan selama 2 tahun dan sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh pondok-pondok pesantren.


586 Kendaraan Dinas Pemkab Ponorogo Menunggak Pajak Tahunan

19 Januari 2023

Ilustrasi kendaraan dinas Pemkab Ponorogo. (Foto: ANTARA/HO - SDP)
586 Kendaraan Dinas Pemkab Ponorogo Menunggak Pajak Tahunan

Polda Jawa Timur (Jatim) melaporkan ada ratusan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo yang menunggak pajak tahunan


KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

7 Desember 2022

Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron, menghadiri pelaksanaan hibah aset hasil rampasan penanganan tindak pidana korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 24 Maret 2022. Hibah dengan total nilai Rp.24,27 miliar tersebut berupa kendaraan mobil, tanah dan bangunan.TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

KPK memastikan telah menahan para tersangka korupsi lelang jabatan di Pemkab Bangkalan. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron termasuk di dalamnya.


Bangkalan Akan Bangun Kawasan Wisata Halal di Kaki Jembatan Suramadu

5 April 2022

Para ibu mengajak anaknya bermain di sisi pantai menunggu waktu berbuka di kaki Jembatan Suramadu, Surabaya, 30 Juni 2014. TEMPO/Fully Syafi
Bangkalan Akan Bangun Kawasan Wisata Halal di Kaki Jembatan Suramadu

Pengembangan wisata halal di Bangkalan itu merupakan bagian dari upaya menciptakan objek wisata yang Islami sekaligus merawat tradisi dan budaya.


Penyekatan dan Swab di Suramadu Ditiadakan, Bupati Bangkalan: Kami Fokus ke Hulu

23 Juni 2021

Sejumlah warga dari Pulau Madura keluar dari mobilnya saat mengantre masuk ke Surabaya di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Minggu 6 Juni 2021. Petugas gabungan melakukan penyekatan di lokasi itu dan melakukan tes cepat antigen bagi warga dari Pulau Madura yang akan masuk ke Surabaya menyusul adanya peningkatan kasus COVID-19 di Madura. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Penyekatan dan Swab di Suramadu Ditiadakan, Bupati Bangkalan: Kami Fokus ke Hulu

Efektifnya SIKM ini menjadi salah satu pertimbangan lain peniadaan pos penyekatan di Suramadu.


Tokoh Madura Sesalkan Perusakan Posko Penyekatan di Suramadu

19 Juni 2021

Sejumlah warga dari Pulau Madura keluar dari mobilnya saat mengantre masuk ke Surabaya di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Minggu 6 Juni 2021. Petugas gabungan melakukan penyekatan di lokasi itu dan melakukan tes cepat antigen bagi warga dari Pulau Madura yang akan masuk ke Surabaya menyusul adanya peningkatan kasus COVID-19 di Madura. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Tokoh Madura Sesalkan Perusakan Posko Penyekatan di Suramadu

Video perusakan posko penyekatan Jembatan Suramadu sisi Surabaya viral di sejumlah media sosial. Tokoh Madura minta pelaku ditindak secara hukum.


Bupati Bangkalan Cerita ke Mahfud Md Santri 3 Pesantren Kabur saat Mau Tes Swab

16 Juni 2021

Petugas kesehatan melakukan tes Antigen kepada penumpang kapal saat penyekatan di Dermaga Penyeberangan Ujung (Surabaya)-Kamal (Madura), Surabaya, Jawa Timur, Jumat 11 Juni 2021. Penyekatan dengan dilakukan tes Antigen bagi penumpang kapal dari Pulau Madura itu untuk menelusuri penyebaran COVID-19, menyusul meningkatnya kasus COVID-19 di Bangkalan, Madura. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Bupati Bangkalan Cerita ke Mahfud Md Santri 3 Pesantren Kabur saat Mau Tes Swab

Mahfud Md ingin menggunakan pendekatan lokal. Ia meminta bantuan para kiai untuk menyadarkan masyarakat soal bahaya Covid-19.


Asosiasi Pariwisata Madura Protes: Memangnya Madura Terjangkit Covid-19 Semua?

16 Juni 2021

Sejumlah warga dari Pulau Madura keluar dari mobilnya saat mengantre masuk ke Surabaya di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Ahad, 6 Juni 2021. Petugas gabungan melakukan penyekatan di jembatan penghubung Surabaya dan Madura. ANTARA/Didik Suhartono
Asosiasi Pariwisata Madura Protes: Memangnya Madura Terjangkit Covid-19 Semua?

Penerapan tes swab antigen di Jembatan Suramadu yang hanya dari Madura menuju Surabaya ini merupakan bentuk diskriminasi kepada warga Madura.


Uji Varian Covid-19 dari Bangkalan, Peneliti Kesulitan Menyimpulkan

15 Juni 2021

Polisi berjaga saat penyekatan di Dermaga Penyeberangan Ujung (Surabaya)-Kamal (Madura), Surabaya, Jawa Timur, Jumat 11 Juni 2021. Penyekatan dengan dilakukan tes Antigen bagi penumpang kapal dari Pulau Madura itu untuk menelusuri penyebaran COVID-19, menyusul meningkatnya kasus COVID-19 di Bangkalan, Madura. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Uji Varian Covid-19 dari Bangkalan, Peneliti Kesulitan Menyimpulkan

Spesimen virus penyebab Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, baru sebatas diduga ada kemiripan dengan spesimen dari Kudus, Jawa Tengah.


PPKM Mikro Diperpanjang 15-28 Juni 2021, Tempat Ibadah di Zona Merah Ditutup Selama 2 Pekan

14 Juni 2021

Petugas melakukan razia masker saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Pemerintah kembali memperpanjang PPKM skala mikro, selama 14 hari ke depan. TEMPO/Subekti.
PPKM Mikro Diperpanjang 15-28 Juni 2021, Tempat Ibadah di Zona Merah Ditutup Selama 2 Pekan

Pemerintah kembali menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM mikro, yang berlaku pada 15-28 Juni 2021.