Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Target Jokowi Soal Tol Brebes-Semarang Dinilai Sulit Dicapai  

image-gnews
Sebuah Rumah bertahan di lahan yang akan dijadikan jalan tol Brebes-Tegal, Jumat, 16-9-2016. (Tempo/M Irsyam Faiz)
Sebuah Rumah bertahan di lahan yang akan dijadikan jalan tol Brebes-Tegal, Jumat, 16-9-2016. (Tempo/M Irsyam Faiz)
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah dari Fraksi PKS, Hadi Santoso, menganggap target Presiden RI Joko Widodo ingin menyelesaikan proyek tol Brebes-Semarang sebelum Lebaran 2017 sangat sulit tercapai. 

Hadi menyatakan hingga kini masih ada berbagai kendala yang menghambat, sehingga target jalan tol yang dicanangkan pemerintah itu tak realistis. Hadi mencontohkan proyek tol sesi Batang-Semarang hingga kini belum selesai dalam pembebasan lahan. 

“Sampai saat ini, pembebasan lahan di tol sesi Batang-Semarang baru mencapai 65,15 persen,” kata Wakil Ketua Komisi D (bidang infrastruktur) DPRD Jawa Tengah tersebut, Selasa, 10 Januari 2017. Padahal Lebaran 2017 akan jatuh pada sekitar Juni atau lima bulan lagi.

Sebelumnya, saat meninjau proyek tersebut di Batang, Jokowi meminta agar proyek jalan tol Batang-Semarang dikebut pembangunannya supaya bisa dilintasi saat mudik Lebaran 2017. Bahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menjamin jalan tol bisa dilewati pemudik saat Lebaran tahun ini. Tol Batang-Semarang termasuk bagian dari proyek tol Brebes-Semarang. 

Hadi menyatakan hingga kini masih ada pembebasan tanah yang masih belum selesai. Di antaranya di beberapa titik di Kendal, Kota Semarang, dan Kabupaten Batang. Di sejumlah titik, ada sejumlah masyarakat yang mengajukan syarat macam-macam. Misalnya di wilayah Rowobelang, Kabupaten Batang. Di kawasan tersebut, warga bersedia pindah asalkan pindah bersama-sama. Setelah pindah, mereka menginginkan lahan milik provinsi untuk dibeli. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Pembebasan lahan selalu menjadi titik krusial sebuah proyek besar,” kata Hadi. 

Dalam pantauan Tempo, beberapa jalur di Ngaliyan yang terkena proyek jalan tol Semarang-Batang hingga kini belum dibangun konstruksi. Bahkan rumah-rumah warga yang terkena gusuran hingga kini masih banyak yang ditempati warga. Rumah-rumah itu masih berdiri. Mereka ada yang sudah menerima ganti rugi tapi belum pindah. Rumahnya juga belum dirobohkan. 

Hadi menyatakan, selain kendala pembebasan lahan, ada kendala aspek sosial, misalnya mepetnya waktu pengerjaan, sehingga secara teknis konstruksi masih butuh waktu lama. Waktu lima bulan ke depan sebelum Lebaran 2017 sangatlah tak cukup untuk menyelesaikan proyek jalan tol. 

ROFIUDDIN


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

1 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

1 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

1 jam lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

2 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Jasa Marga Tambah Stasiun Pengisian Mobil Listrik di Rest Area

2 jam lalu

 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PLN di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023. TEMPO/Erwan Hartawan
Jasa Marga Tambah Stasiun Pengisian Mobil Listrik di Rest Area

Jasa Marga menambah stasiun pengisian baterai mobil listrik di rest area jalan tol selama mudik Lebaran.


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

2 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

2 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

3 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi


Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

3 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.


Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

4 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

KPU merespons soal dalil Ganjar-Mahfud soal Presiden Jokowi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.