TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi enggan menanggapi kisruh terkait kelanjutan hubungan diplomatik Indonesia-Australia pasca penangguhan kerja-sama militer. Menurut Retno, Presiden Joko Widodo sudah menjelaskan secara tegas bahwa koneksi diplomatik kedua negara tak terganggu.
Penangguhan kerja-sama militer ini dipicu oleh ulang prajurit militer Australia yang menghina Pancasila dengan memplesetkan Pancagila. "Kemarin sudah, untuk apa saya mengulang lagi? Kita stay (konsisten) dengan pernyataan Pak Presiden," ujar Retno saat ditemui di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat, 6 Januari 2017.
Baca:
JK: Penghinaan Australia Terhadap Indonesia Tidak Pantas
Ketegangan TNI-Australia, Ini Saran Guru Besar Hukum UI
Retno menegaskan sikap Indonesia sesuai dengan pernyataan Jokowi, serta sejumlah pejabat negara di bidang pertahanan. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, yakin kasus penghinaan Pancasila oleh prajurit militer Australia tidak melebar ke hubungan diplomatik. "Presiden sudah bicara, sudah cukup. Itu sudah menjelaskan situasi," tutur Retno.
Pada Kamis, 5 Januari 2017, Retno mengatakan hal serupa setelah rapat terbatas di Istana Presiden. Retno menjelaskan, kunjungan kenegaraan Jokowi ke Australia dalam waktu dekat tak terhambat oleh kasus materi pengajaran bermasalah di angkatan darat Australia itu.
Isu pelecehan Pancasila itu berawal saat Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berlatih bersama pasukan Australia. Seorang instruktur bahasa dari Kopassus menemukan materi pelatihan yang dinilai menghina Indonesia. Hal itu berlanjut pada reaksi TNI yang menghentikan sementara kerja sama militer dengan militer Negeri Kangguru itu.
YOHANES PASKALIS
Baca juga:
Suap Bupati, Ini Daftar Harga Jabatan di Pemkab Klaten
Hendropriyono pun Ikut Laporkan Penulis Jokowi Undercover
