TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Kesehatan mengupayakan penambahan tiga jenis kekebalan untuk melengkapi program nasional imunisasi dasar lengkap yaitu vaksin Measles Rubella (MR), Pneumococcus, dan Human papillomavirus (HPV).
"Sampai 2019 kami akan menambah imunisasi baru, yang disebut 'New Vaccine Initiative'. Tahun ini, kami akan melakukan 'demonstrated project', karena vaksin ini telah diuji di berbagai negara, jadi tinggal kami laksanakan," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes M Subuh dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2017.
Subuh mengatakan vaksin MR akan menggantikan vaksin campak dan mulai memperluas penggunaannya secara berkala pada Januari 2017. Selanjutnya, vaksin Pneumococcus sebagai proteksi bagi anak-anak dari ISPA akan mulai diterapkan pada pertengahan 2017.
Selanjutnya, kata dia, vaksin HPV yang sudah mulai diperkenalkan pada program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 2016 di DKI Jakarta akan dikembangkan lebih luas pada 2017.
"Sampai 2025 kita akan bertambah tiga imunisasi lagi. Jadi total imunisasi dasar lengkap nantinya ada 14. Kalau sudah punya kekebalan dari 14 penyakit, berarti kita sudah bisa sama dengan negara-negara di Eropa dan Amerika," kata dia.
Imunisasi melindungi anak dari penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan bahkan menghindarkan kematian. Jadi, imunisasi adalah salah satu langkah tepat bagi orang tua untuk menjamin kesehatan anaknya. Imunisasi tidak membutuhkan biaya besar. Bahkan di Posyandu anak-anak mendapatkan imunisasi secara gratis.
Sampai 2016, kata dia, program nasional imunisasi dasar lengkap di Indonesia mampu melindungi jutaan generasi bangsa dari penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi PD3I yaitu untuk penyakit Polio, TBC, Campak, Dipteri, Pertusis (batuk rejan), Tetanus, Hepatitis B, Pneumonia serta Meningitis.
"Pada 2017 kami memberanikan diri agar vaksin MR yang akan menggantikan vaksin Campak mencakup seluruh Jawa sehingga pada 2018 vaksin MR bisa mencakup seluruh Indonesia," kata dia.
Memasukkan ketiga vaksin tersebut ke dalam program nasional tentu membawa konsekuensi terhadap besarnya anggaran pengadaan vaksin yaitu kurang lebih Rp1 triliun. Selain berasal dari sumber utama APBN, kata dia, pembiayaan vaksinasi juga didapatkan dengan mekanisme berbagi dengan lembaga-lembaga penyumbang.
ANTARA
Simak juga:
Jembatan Tol Cisomang Diupayakan Tidak Dirombak Ulang
Banjir Bima, Pemerintah Terus Tambah Layanan Air Bersih
