TEMPO.CO, Klaten - Dengan mengenakan baju putih lengan panjang dan kerudung hitam, perempuan itu tampak canggung saat memainkan peran sebagai Bupati Klaten Sri Hartini. Mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten, Jawa Tengah itu, tersipu malu. Belasan kamera video dan fotografer berbagai media massa merekamnya.
Dari caranya mengenakan kerudung juga sama, dibiarkan longgar, sehingga sebagian rambutnya terlihat," kata Udin, jurnalis dari salah satu televisi swasta yang meliput drama penangkapan Sri Hartini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan rumah dinas Bupati Klaten.
Baca: Bupati Klaten Ditangkap KPK, Begini Nasib Pelayanan Publik
Trotoar di tepi Jalan Pemuda, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, menjadi panggung dadakan bagi para mahasiswa yang mementaskan kisah tangkap tangan yang dilakukan KPK Jumat pekan lalu. "Ini bu daftarnya," kata mahasiswa yang memainkan peran sebagai ajudan Sri Hartini sambil menyodorkan map dan pulpen.
Tak lama berselang, datang seorang laki-laki membawa kardus besar yang disodorkan kepada pemeran Sri Hartini. Belum sempat menikmati bingkisan berisi uang receh itu, tiba-tiba muncul lelaki berambut gondrong yang membawa tali plastik. Bupati, ajudan, dan lelaki pembawa kardus diringkus dalam satu ikatan.
Teatrikal ini merupakan rangkaian aksi sekitar 70 mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten yang berunjuk rasa dengan berjalan kaki dari alun-alun ke rumah dinas bupati di Kompleks Pemerintah Kabupaten Klaten. Acara ini mirip rekonstruksi penangkapan Sri Hartini oleh KPK.
Baca: Ajaib! 20 Tahun Klaten Dikuasai Dua Suami-Istri Ini
"Hari ini menjadi momentum bagi seluruh aparat penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun KPK membongkar seluruh kasus dugaan korupsi di tubuh Pemkab Klaten," kata Harjianto, koordinator aksi yang juga mahasiswa, Selasa, 3 Januari 2017.
Menurut Harjianto, kasus dugaan suap yang berkaitan dengan promosi jabatan itu sudah menjadi gunjingan di Klaten. "Kami berharap KPK juga mengusut ihwal pengangkatan tenaga honorer serta tenaga medis dan non-medis di RSUD Bagas Waras yang diduga sarat praktek suap," kata Harjianto.
Seperti diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Klaten pada Jumat pekan lalu. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan delapan orang, di antaranya Bupati Klaten Sri Hartini dan Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Suramlan.
OTT dilakukan karena dugaan adanya setoran dari para pegawai negeri sipil (PNS) terkait dengan promosi jabatan. KPK telah menetapkan status Sri Hartini sebagai tersangka penerima suap dan Suramlan sebagai tersangka pemberi suap.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Klaten Sunarna mengatakan hingga kini belum ada kabar dari pusat ihwal penunjukan pelaksana tugas Bupati Klaten. Alhasil, pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pejabat dalam Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Klaten ditunda tanpa ada batas waktu.
"Karena belum ada pengisian OPD (Organisasi Perangkat Daerah), kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) jadi tertunda. Untuk membayar gaji pegawai sampai hari ini juga belum bisa," kata Sunarna.
DINDA LEO LISTY
