TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan pihaknya pada 2017 masih akan fokus mengawasi aliran dana di daerah-daerah setelah adanya otonomi daerah. Menurut dia, ada beberapa daerah yang secara khusus menjadi perhatian KPK.
“Semua daerah, dan khususnya di pilot province KPK, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua, dan Papua Barat,” kata Laode saat dihubungi Tempo, Ahad, 1 Januari 2017.
Menurut Laode, sejak adanya otonomi daerah, ada banyak aliran dana dari pusat ke daerah. Namun aliran dana tersebut tidak terawasi dengan baik. Laode menyebut khususnya daerah-daerah yang jauh dari Pulau Jawa.
Laode menuturkan, pihaknya pada 2017 akan mempererat kerja sama dengan aparat penegak hukum di daerah guna mengawasi aliran dana ke daerah tersebut. Menurut dia, cara itu dilakukan agar pengawasan tidak hanya dilakukan kepada daerah-daerah di Pulau Jawa. “KPK ingin melebarkan jangkauannya sampai ke pulau-pulau terluar dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum,” tuturnya.
Meski begitu, Laode membantah bahwa kini KPK memiliki prioritas utama menggelar operasi tangkap tangan terhadap pemimpin daerah. Laode menilai operasi tangkap tangan hanya bersifat insidental. Cara tersebut dilakukan apabila KPK mendapatkan laporan dari masyarakat.
KPK belum lama ini menggelar operasi tangkap tangan, yaitu pada 30 Desember 2016. KPK menangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kabupaten Klaten. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita uang Rp 2 miliar dan pecahan valuta asing US$ 5.700 serta Sin$ 2.035.
DANANG FIRMANTO
